....Dalam kondisi normal saat ini saja masih marak, apalagi kalau tahu harga BBM akan naik."
Sampit, Kalteng (ANTARA News) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah bersama kepolisian diminta meningkatkan pengawasan karena penimbunan bahan bakar minyak (BBM) rawan terjadi menjelang kenaikan harga BBM.

"Dengan rencana kenaikan cukup tinggi ini, sangat besar kemungkinan terjadi penimbunan BBM oleh pihak tertentu untuk menangguk keuntungan. Dalam kondisi normal saat ini saja masih marak, apalagi kalau tahu harga BBM akan naik," kata Audy Valent, Koordinator Forum Bersama Lembaga Swadaya Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit, Selasa.

Aktivis yang getol menyoroti penyimpangan BBM di daerah ini menilai, rencana kenaikan BBM ini bisa dijadikan kesempatan oleh para mafia BBM untuk mendapat keuntungan. Untuk mengantisipasi hal itu, seharusnya pemerintah daerah melalui Tim Pengawas Distribusi BBM yang telah dibentuk, segera memperketat pengawasan di SPBU-SPBU di daerah ini.

Tidak hanya aktivitas para pelangsir yang menyedot BBM dari SPBU untuk dijual di tingkat eceran atau ke industri dengan harga yang lebih tinggi, distribusi BBM di APMS maupun SPBU juga harus diawasi dengan ketat. Pasalnya, bukan hal mustahil APMS dan SPBU juga berbuat curang dengan menimbun BBM untuk dijual saat harga sudah naik nantinya.

"Harusnya saat ini aparat dan yang terdiri dari delapan instansi tersebut disebar di seluruh SPBU dan APMS hingga kenaikan harga diberlakukan nanti. Saat-saat seperti ini pasti rawan karena orang sudah tahu kabar akan ada kenaikan harga BBM. APMS dan SPBU juga harus diawasi, bisa saja mereka ada yang menimbun untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak, dengan berpura-pura stok habis padahal masih ada," tandas Audy.

Diakuinya, saat ini distribusi BBM di Kotawaringin Timur masih lancar namun kemungkinan-kemungkinan terburuk seperti penyimpangan BBM sebagai dampak kenaikan harga, bisa terjadi. Dampak lebih parah yaitu terjadi kelangkaan BBM juga harus diantisipasi agar tidak sampai makin membebani masyarakat.

Seperti diketahui, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, di Jakarta, Senin (13/5/2013), menyebutkan, kenaikan harga BBM bersubsidi untuk jenis premium dan solar akan berbeda. Harga premium akan lebih tinggi dibandingkan harga solar. Premium kemungkinan akan dinaikkan Rp2.000 dari Rp4500 menjadi Rp6.500 per liter, sedangkan solar naik Rp1.000 per liter dari Rp4.500 menjadi Rp5.500 per liter.

Armida tidak mengatakan lebih detail mengenai kemungkinan komposisi kenaikan harga tersebut, tetapi memastikan adanya pengajuan draf RAPBN-Perubahan 2013 kepada DPR. Dalam RAPBN-Perubahan tersebut, Armida menjelaskan, pemerintah akan memperkuat alokasi belanja sosial sebagai upaya kompensasi kepada masyarakat miskin yang terkena dampak kenaikan harga BBM.

Langkah itu untuk penguatan program seperti PKH, raskin, dan beasiswa siswa miskin, serta program BLSM selama lima bulan Rp150.000 dan perluasan program infrastruktur pedesaan. Armida mengatakan, alokasi belanja sosial akan bertambah, terutama untuk anggaran bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) yang belum dianggarkan dalam APBN dan program pembangunan infrastruktur pedesaan. Program perlindungan sosial akan diperluas dan diperkuat, yang khusus itu BLSM dan infrastruktur desa. (*)

Pewarta: Norjani
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2013