Saya menginginkan seluruh para kepala bidang dan para kepala kantor pertanahan itu memahami bahwa endingnya 13 prioritas Kanwil BPN Jawa Timur itu mampu memberikan sumbangsih yang terbaik bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur,"
Jakarta (ANTARA News) - Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional  (Kanwil BPN)  Jawa Timur menyiapkan perayaan Hari Agraria Nasional yang jatuh pada 24 September 2013 mendatang yang akan akan dipusatkan di Jawa Timur itu akan mewujudkan 13 program prioritas.

Kakanwil BPN Jawa Timur, Deddy Setiady  dalam pengarahan khusus kepada 39 kantor pertanahan dan para kepala bidang mengatakan peringatan Hari Agraria Nasional akan menjadi acara monumental pembuktian pelayanan BPN yang terbaik bagi rakyat.

"Saya menginginkan seluruh para kepala bidang dan para kepala kantor pertanahan itu memahami bahwa endingnya 13 prioritas Kanwil BPN Jawa Timur itu mampu memberikan sumbangsih yang terbaik bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur," katanya dalam siaran pers yang diterima, Kamis.

Menurut dia, pengarahannya dilakukan dalam rangka pemantapan 13 prioritas Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur dan persiapan menyambut Hari Agraria Nasional tanggal 24 September 2013.

Deddy selanjutnya merinci 13 prioritas tersebut. Pertama, legalisasi aset (prona, redistribusi), legalisasi aset  lintas sektor, (UKM, Nelayan, Masyarakat Berpenghasilan Rendah) tahun 2013 harus digenjot pelaksanaannya, karena sebagai komitmen kuat terhadap instruksi Kepala BPN RI No. 1 Tahun 2013.

"Saya sudah evaluasi barusan ternyata pada 1 Juni mereka mampu menyelesaikan lebih dari 40 persen, saya katakan sama para kepala kantor kalo ada yang bisa lebih dari 40 persen saya akan berikan penghargaan, dan saya minta kepada mereka pada bulan September minggu kedua mampu mencapai 90 persen," jelasnya.

Kedua, penyelesaian sengketa konflik pertanahan dengan mengedepankan mediasi untuk mencari penyelesaian "win-win solution". Ketiga, harus tetap menjaga hubungan baik dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan, seluruh kantor pertanahan harus menjaga hubungan baik dengan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Keempat, meningkatkan koordinasi dengan BUMN di propinsi Jawa Timur dalam rangka identifikasi, penataan dan legalisasi asset tanah BUMN  yang tersebar di Jawa Timur. 

Kelima, menjaga hubungan baik dengan muspida (Polda, Kodam, Kejati) dan instansi vertikal lainnya yang ada di propinsi Jawa Timur. Keenam, menjaga hubungan baik dengan partner kerja BPN (notaris/PPAT) dalam rangka mewujudkan pelayanan pertanahan yang cepat, tepat dan transparan sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Ketujuh, memberikan prioritas dalam legalisasi aset tanah milik negara (pemerintah pusat, propinsi, kabupaten/kota) dan Badan Sosial Keagamaan yang ada di Propinsi Jawa Timur.

Kedelapan, meningkatkan kekompakkan (team work) bagi seluruh pegawai (pejabat, staf) yang selama ini telah terjalin dalam mewujudkan Sapta Tertib Pertanahan. Kesembilan,  konsisten terhadap aturan dan optimalisasi pelayanan pertanahan, seluruh perangkat dan payung hukum, dan SPOPP sudah ada, tolong jalankan itu semua. Kesepuluh, implementasi Komputerisasi Kantor Pertanahan berbasis Web. Prioritas "ring 1" (Kantor Pertanahan Surabaya 1, Surabaya 2, Kabupaten  Sidoarjo, dan  Kabupaten Gresik).
 
Kesebelas, meningkatan pelayanan pertanahan cepat, tepat dan transparan dan akuntabel. Keduabelas, mengawal pembangunan dan pengembangan kawasan Industri di Propinsi Jawa Timur. Ketigabelas, membangun model tata kelola administrasi kantor pertanahan dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dilingkungan Kanwil BPN Jawa Timur. (*)

Pewarta: Ruslan Burhani
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2013