Dalam kondisi seperti ini, kita sangat mengharapkan kalangan media ikut mengawasi penyaluran BLSM ini agar bisa tetap sasaran,"Kendari (ANTARA News) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Umar Arsal, meminta kalangan media atau insan pers untuk ikut memantau penyaluran bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM).
"Dalam kondisi seperti ini, kita sangat mengharapkan kalangan media ikut mengawasi penyaluran BLSM ini agar bisa tetap sasaran," kata Umar Arsal, pada sejumlah media di Kendari, Jumat.
Menurutnya, saat ini terindikasi penyaluran BLSM salah sasaran atau tidak tepat pada masyarakat yang layak untuk menerima bantuan dari kompensasi pengurangan subsidi BBM tersebut, sehingga menimbulkan riak di masyarakat.
Muncul masalah dalam penyaluran BLSM ke masyarakat katanya, diantaranya ada warga yang tergolong, mampu seperti memiliki sepeda motor lebih dari dua atau punya rumah lebih dari satu, ternyata masuk daftar penerima BLSM.
"Sudah terbukti di beberapa daerah seperti Yogyakartqa, ada masyarakat yang mengembalikan kartu BLSM kepada pemerintah karena merasa tidak layak lagi untuk mendapatkan bantuan itu karena kondisi kehidupan ekonominya sudah meningkat," katanya.
Umar berharap, kesadaran warga di Yogyakarta itu bisa terjadi juga di wilayah Sulawesi Tenggara, yakni mengembalikan kartu BLSM kalau merasa sudah tidak layak menerima.
Dijelaskan, BLSM diberikan pemerintah untuk kompensasi kepada masyarakat miskin akibat kenaikan harga BBM, tujuan utamanya adalah agar masyarakat miskin tidak makin jatuh ke jurang kemiskinan yang makin dalam. Tentu saja tujuannya sangat mulia.
"Kalangan media juga bisa memberikan masukan kepada pemerintah jika menemukan kasus atau oknum yang dianggap tidak layak menerima BLSM tetapi mereka masih ngotot untuk menerima bantuan itu," katanya.(A056/Z002)
Pewarta: Azis Senong
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2013
