Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sharif C. Sutardjo dampak perubahan iklim dapat ditunda dengan melakukan dua hal utama yaitu upaya mitigasi dan adaptasi. Sebagai upaya mitigasi, pemerintah Indonesia telah menetapkan target menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26% secara mandiri dan 41% dengan bantuan internasional pada tahun 2020. Sedangkan upaya adaptasi dilakukan dengan cara perbaikan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut sehingga kerusakan sumberdaya dapat dikurangi atau bahkan dipulihkan. Upaya pemulihan yang sudah dan akan terus dilakukan oleh pemerintah antara lain melarang penangkapan ikan dengan cara merusak. Selanjutnya , mengurangi polusi dan sedimentasi, meningkatkan kualitas sumberdaya pesisir dan laut melalui upaya rehabilitasi, membangun dan mengelola secara efektif kawasan konservasi laut, serta meningkatkan upaya konservasi jenis ikan. "Pemerintah juga telah menerapkan pendekatan pengelolaan perikanan berbasis ekosistem," jelas MenKP . ketika membuka Symposium internasional tentang Coastal cities, Marine resources and Climate Change in Coral Triangle: Sustainability and Climate Change. Climate Change and Challenges in Marine Resources di Indonesia.
Sharif menegaskan, komitmen pemerintah untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim terus dilakukan. Bahkan pada tingkat desa, pemerintah melalui KKP telah mengembangkan program yang berfokus pada peningkatan ketangguhan masyarakat pesisir. Program tersebut dinamakan Pengembangan Desa Pesisir Tangguh. Program ini terdiri dari 5 aspek yaitu Bina Manusia, Pengembangan Mata Pencaharian Alternatif, Perbaikan Lingkungan dan Infrastruktur skala kecil, Pengembangan Kelembagaan, dan Peningkatan Ketahanan Masyarakat terhadap Perubahan Iklim dan Bencana Alam. "Diharapkan dengan terwujudnya Desa Pesisir Tangguh pada setiap wilayah, maka akan terwujud pula Kabupaten dan Kota Pesisir Tangguh serta Provinsi Tangguh yang pada akhirnya menuju Indonesia Tangguh," tandasnya.
Komitmen Regional dan Internasional
Pemerintah Indonesia, tandas Sharif, juga telah melakukan upaya - upaya pengelolaan berkelanjutan sumberdaya pesisir dan laut pada tingkat Regional maupun Internasional. Salah satu yang cukup intensif dilakukan pada 6 tahun terakhir ini adalah Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security atau disingkat CTI-CFF. CTI - CFF merupakan kerjasama regional 6 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Solomon Island, Timor-Leste, dan Papua Nugini untuk konservasi dan pengelolaan berkelanjutan sumberdaya pesisir dan laut di kawasan Coral Triangle. Coral Triangle merupakan pusat keanekaragaman hayati laut dunia. Sebagai upaya untuk pengelolaan berkelanjutan sumberdaya pesisir dan laut kawasan tersebut, ke 6 negara telah menyepakati Regional Plan of Action. "Terdapat 5 tujuan Regional Plan of Action, yaitu penetapan dan pengelolan efektif kawasan bentang laut prioritas. Kedua, penerapan pendekatan ekosistem untuk pengelolaan perikanan. Ketiga, penetapan dan pengelolaan efektif kawasan konservasi laut. Keempat, upaya adaptasi perubahan iklim, dan kelima, perbaikan status dan kondisi spesies terancam punah," paparnya.
Sharif menambahkan, untuk menjawab tantangan perubahan iklim KKP telah mengadopsi konsep ekonomi biru. Konsep ini merupakan sistem ekonomi yang dilandasi oleh prinsip efisiensi sumberdaya alam, produksi tanpa limbah, dan kepedulian sosial. Untuk itu, investasi harus mengarah pada kegiatan ekonomi ramah lingkungan, dengan menggunakan sumberdaya alam lebih efisien, namun dapat meningkatkan pendapatan lebih besar dan tidak merusak lingkungan. "Dengan konsep blue economy, diharapkan pertumbuhan ekonomi naik, pendapatan masyarakat meningkat, lapangan pekerjaan makin luas, namun laut dan langit tetap biru, karena tidak merusak lingkungan," katanya.
Kerjasama KKP-UI
Bersamaan acara Symposium internasional Climate Change and Challenges in Marine Resources di Indonesia. KKP juga menandatangani perjanjian kerja sama dengan Universitas Indonesia (UI), tentang Pengelolaan Pulau Larat Maluku Tenggara Barat. KKP melakukan kerjasama pengelolaan pulau - pulau kecil terluar dengan UI, untuk mendukung program Adopsi Pulau tersebut. Pulau yang dipilih adalah Pulau Larat Kabupaten Maluku Tenggara Barat Propinsi Maluku. Pulau Larat adalah salah satu dari 92 pulau kecil terluaryang berpenduduk dan berbatasan langsung dengan Australia. Sebagai wilayah terdepan yang masuk kawasan strategis nasional, Pulau Larat harus dikembangkan dan diberdayakan melalui program-program yang komprehensif, terpadu, dan berkelanjutan.
Untuk mendukung program adopsi pulau, KKP sebelumnya juga telah menandatangani Kesepakatan Bersama dengan Kementerian BUMN dan BP Migas serta Perjanjian Kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi dan lembaga non profit. Diantaranta dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk pengembangan Pulau Nusakambangan, Kab. Cilacap dan Pulau Subi Kecil Kab. Natuna, Universitas Hasanuddin (UNHAS) untuk Pulau Sebatik Kab. Nunukan; Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) untuk Pulau Maratua Kab. Berau dan Pulau Poteran Kab. Sumenep; Universitas Diponegoro untuk Pulau Karimun Kecil Kab. Karimun serta Yayasan Kalpatma Bersama dan Kodam II Sriwijaya untuk Pulau Batu Kecil Kab. Lampung Barat, dan Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk Pulau Alor - NTT. Kerjasama pengelolaan pulau kecil khususnya 31 pulau berpenduduk, akan terus dilakukan KKP dengan Perguruan Tinggi lainnya di Indonesia.
Untuk keterangan lebih lanjut silakan menghubungi Anang Noegroho,Plt. Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi,Kementerian Kelautan dan Perikanan (HP. 08118062444)
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2013
