Kami punya standar ketat soal rilis data informasi dan melakukan kroscek. Maka jika bicara soal data, mari kita bertarung saja di pengadilan."
Jakarta (ANTARA News) - Indonesia Corruption Watch (ICW) tidak akan menganulir rilis nama 36 calon anggota legislatif (caleg) yang memiliki komitmen lemah terhadap pemberantasan korupsi, kata Anggota Badan Pekerja Emerson Yuntho di Jakarta, Kamis.

"Soal data, yang pasti kami tidak akan menganulir rilis itu. Kami siap dan tidak akan surut langkah terhadap laporan ke polisi," kata Emerson.

Dia mengatakan bahwa pihaknya yakin terhadap analisis dan hasil rilis data tersebut, sehingga jika ada gugatan hingga ke meja hijau ICW akan siap meladeninya.

"Kami punya standar ketat soal rilis data informasi dan melakukan kroscek. Maka jika bicara soal data, mari kita bertarung saja di pengadilan," tegasnya.

ICW pada pekan lalu merilis 36 nama caleg DPR di daftar calon sementara (DCS) yang tidak mendukung aksi pemberantasan korupsi dengan keterlibatannya di sejumlah kasus dugaan korupsi.

Dari keseluruhan nama tersebut, 34 diantaranya saat ini masih menjabat sebagai anggota DPR yang menggunakan fungsi legislasi mereka dalam melemahkan lembaga antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Emerson menjelaskan metodologi yang digunakan ICW dalam menghimpun data itu berdasarkan pada fakta di lapangan, dari dokumen dakwaan di pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor), laporan institusi Negara terkait, laporan dengar pendapat dan pemberitaan di media massa.

Terkait dengan rilis tersebut, dua Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Yani (Fraksi PPP) dan Syarifudin Sudding (Fraksi Hanura), telah melaporkan sejumlah aktivis ICW ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Sebelumnya ICW pernah dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh mantan wakil ketua MPR AM Fatwa karena merilis 36 nama anggota DPR yang terlibat korupsi pada medio 2005.

Namun, pelaporan tersebut berujung dengan kesepakatan damai di antara kedua belah pihak tanpa ada pembuktian di pengadilan.

"Itu memang menjadi pelajaran bahwa ada kekeliruan di kami, dengan menyebut `politisi busuk`. Itu jadi koreksi kami dan setelah itu kami sangat berhati-hati mengeluarkan data informasi," ujarnya. (F013/Z002)

Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2013