Oposisi Kamboja minta bantuan PBB terkait sengketa pemilu

Oposisi Kamboja minta bantuan PBB terkait sengketa pemilu

Sam Rainsy (tengah), Ketua Partai Penyelamatan Nasional Kamboja (CNRP) menyambut pendukungnya di hari terakhir kampanye pemilu di Phnom Penh, Jumat (26/7). Pemimpin oposisi Kamboja Rainsy kembali ke kampung halamannya dari pengasingan awal bulan ini setelah pengampunan kerajaan menghapus ancaman hukuman penjara dan ia segera mengikuti kampanye untuk menggeser Perdana Menteri Hun Sen dalam pemilu yang digelar Minggu (28/7). (REUTERS/Damir Sagolj)

Besok kami akan mengadakan demonstrasi besar untuk meminta PBB datang dan menyelesaikan masalah pemilu untuk melindungi kemenangan masyarakat Kamboja."
Phnom Penh (ANTARA News) - Pemimpin oposisi Kamboja Sam Rainsy pada Senin meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa membantu menyelesaikan sengketa pemilihan umum di negara tersebut untuk melindungi kemenangan rakyat.

Negara tersebut terjebak dalam kebuntuan politik sejak Perdana Menteri Hun Sen dari partai berkuasai CPP (Partai Rakyat Kamboja) menyatakan menang pemilihan umum pada bulan lalu.

Rainsy, yang kembali dari pengasingan untuk memimpin oposisi setelah menerima kejutan pra pemilu yaitu grasi dari kerajaan, telah mengklaim bahwa Partai Penyelamatan Nasional Kamboja (CNRP) telah memenangkan pemilu pada 28 Juli.

"Besok kami akan mengadakan demonstrasi besar untuk meminta PBB datang dan menyelesaikan masalah pemilu untuk melindungi kemenangan masyarakat Kamboja," kata Rainsy dalam demonstrasi kecil di Ibu Kota Phnom Penh.

CPP mengatakan telah mengamankan sekitar 68 dari 123 kursi di majelis rendah, dengan CNRP mengambil 55.

Namun hasil (pemilu), menandai dukungan terendah untuk partai Hun Sen sejak 1998, telah ditolak oposisi yang mengklaim terjadi penyimpangan.

Rainsy mengatakan partainya memenangkan mayoritas dari 63 kursi dan telah bersumpah untuk mencegah CPP "mencuri kemenangan".

Hasil resmi diperkirakan keluar tidak sampai akhir bulan ini.

Partai Rainsy, CNRP, pada Sabtu setuju untuk bekerja dengan CPP dan Komite Pemilu Nasional untuk membentuk komite bersama untuk menyelidi dugaan kecurangan pemilu.

Namun Rainsy sejak mengatakan partainya tidak akan terlibat dalam proses sampai PBB diperbolehkan menjadi "wasit" dalam investigasi, namun hal itu ditolak oleh pemerintah dan NEC.

Mereka mengetakan badan internasional hanya dapat bertindak sebagai peninjau.

"Kami tidak percaya NEC secara keseluruhan. Kami akan bergabung dalam investigasi ketika PBB datang," kata Rainsy kepada para wartawan.

Pada Jumat, PBB mengatakan bahwa sengketa pemilu harus "cukup adil" tapi ditambahkan hal itu belum diminta untuk bergabung.

Amerika Serikat juga mendesak penyelidikan atas dugaan pelanggaran namun mengatakan kemajuan oposisi menandai langkah positif menuju demokrasi.

Hun Sen, yang memegang kekuasaannya selama 28 tahun, telah telah menyambut langkah penyelidikan namun juga telah bersumpah untuk membentuk pemerintahan di bawah kepemimpinannya jika oposisi menolak untuk bergabung parlemen.

Mantan kader Kemer Merah berusia 60 tahun yang telah membelot, telah bersumpah untuk memimpin hingga usianya 74 tahun.


Penerjemah: Imam Budilaksono

Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2013

Kunjungi PT Inka, Delegasi Kamboja kagumi kereta buatan Indonesia

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar