Namun, kondisi saat ini media-media khususnya di Sumatera Selatan sebagian agaknya cenderung diintervensi kelompok tertentu yang memiliki kekuatan ekonomi, termasuk dalam hal pemberitaan pilkada, katanya di Palembang, Rabu.
Menurut dia, intervensi pemegang kekuasaan atau penguasa pemilik dana terhadap media tentunya sangat miris, karena media tidak lagi memerankan fungsinya sebagai alat kontrol sosial.
Penguasaan media oleh kekuatan ekonomi tersebut tentunya menjadi "boomerang" pada independensi media itu.
Ia mengatakan, akibatnya pemberitaan yang disampaikan sebagian media hanya berpihak kepada pemilik kepentingan dan pemodal.
Sedangkan kepentingan masyarakat sama sekali bukan menjadi pemberitaan, karena peran media sudah bergeser tidak lagi menjadi pengontrol kebijakan publik.
Dia menjelaskan, kondisi tersebut tentunya harus disikapi masyarakat secara cerdas terhadap pemberitaan yang disampaikan media.
Apalagi akibat intervensi kerap media membelokan pemberitaan dari fakta yang sesungguhnya obyektif.
Darwin menambahkan, tentunya objektivitas media dan independensi menjadi harapan masyarakat.
Mayoritas media kini tidak lagi independen dan memposisikan sebagai alat kontrol kebijakan publik.
Itu terjadi karena sebagian para wartawan atau media massa tidak memahami Kode Etik Wartawan Indonesia, Kode Etik Jurnalistik, dan Undang-Undang No: 40 Tahun 1999 tentang Pers Indonesia.
Sekiranya para jurnalis dan perusahaan media itu memahami fungsi pers sesuai kode etik dan UU No: 40 tentang pers Indonesia, mungkin tidak akan `terjebak` masuk ke dalam kepentingan sebuah kelompok tertentu atau politik praktis, katanya. (NE/M033)
Pewarta: Nila Ertina
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2013
