Tiga bendung besar Kalsel belum berfungsi

kita akan terus berupaya dan mendorong agar pembebasan lahan tersebut segera terealisasi, sehingga pembangunan prasarana irigasi yang menjadi dambaan masyarakat petani tidak terbengkalai dan terkesan mubazir.
Banjarmasin (ANTARA News) - Tiga bendung besar di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) belum berfungsi sebagaimana mestinya untuk irigasi pertanian karena terkendala pembebasan lahan.

"Belum berfungsi karena terkendala pembebasan lahan untuk pembuatan atau perluasan jaringan irigasi," demikian dikatakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Selatan, Martinus, saat Rapat Kerja bersama Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalsel, di Banjarmasin, Rabu.

Martinus menyebutkan, tiga bendung besar yang belum berfungsi sebagaimana mestinya adalah bendungan Amandit di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), bendungan Pitap di Kabupaten Balangan, dan bendungan Alai Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST).

Pejabat senior di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kalsel itu berharap, pembebasan lahan bisa segera terselesaikan, agar keberadaan bendung yang pembiayaan pembangunannya secara keseluruhan mencapai puluhan miliar rupiah tersebut dapat berfungsi maksimal.

Pada dasarnya, tambahnya, pembebasan lahan tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten (Pemkab) masing-masing, sedangkan pemerintah provinsi (Pemprov) hanya bersifat pendampingan.

"Namun kita akan terus berupaya dan mendorong agar pembebasan lahan tersebut segera terealisasi, sehingga pembangunan prasarana irigasi yang menjadi dambaan masyarakat petani tidak terbengkalai dan terkesan mubazir," kata Martinus.

Ketiga bendung besar tersebut akan mampu mengairi persawahan sampai belasan ribu hektare, bila pembangunannya benar-benar selesai, termasuk jaringan irigasi dari saluran utama, kedua, sampai ketiga dan saluran keempat. Bila sistem irigasi berjalan baik dapat meningkatkan produksi padi Kalsel menjadi lebih dari 2,126 juta ton.

Kalsel dengan luar wilayah sekitar 37.000 km persegi dengan penduduk lebih dari 3,6 juta jiwa dan tersebar pada 13 kabupaten/kota, merupakan daerah agraris, serta termasuk penyangga pangan nasional.

(T.KR-SHN/B/E008/E008) 11-09-2013 15:30:20

Pewarta:
Editor: Ella Syafputri
COPYRIGHT © ANTARA 2013

Komentar