Ini dalam rangka rekonsiliasi politikJakarta (ANTARA News) - Anggota DPD RI AM Fatwa meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghentikan kontroversi terkait usulan penggantian nama Jalan Medan Merdeka di sekeliling Monumen Nasional, dengan mengambil alih persoalan tersebut.
"Saya minta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bisa mengambil alih agar kontroversi tidak berkepanjangan di masyarakat," kata AM Fatwa dalam dialog kenegaraan di Gedung DPD RI Senayan, Jakarta, Rabu.
Diskusi bertema "Kontroversi usulan penggantian nama Jalan Merdeka di Monas" menghadirkan pembicara anggota DPD RI AM Fatwa, sejarahwan Asvi Warman Adam, dan budayawan Ridwan Saidi.
Lebih lanjut AM Fatwa menjelaskan bahwa penggantian nama ini merupakan usulan dari Panitia 17 agar Jalan Medan Merdeka Utara diganti menjadi Jalan Bung Karno, Jalan Medan Merdeka Selatan diganti menjadi Jalan Bung Hatta, Jalan Medan Merdeka Barat diusulkan diganti menjadi Jalan HM Soeharto, dan Jalan Medan Merdka Timur diganti menjadi Jalan Ali Sadikin.
Menurut Fatwa, keempat tokoh yang diusulkan tersebut semuanya pernah saling bertentangan, tetapi akhirnya bisa saling berdamai secara pribadi.
"Ini dalam rangka rekonsiliasi politik," kata Fatwa.
Sementara sejarahwan Asvi Warman Adam menegaskan selama masih ada kontroversi, maka lebih baik usul penggantian nama jalan tersebut tidak dilanjutkan.
"Kalau usulan nama Bung Karno dan Bung Hatta itu sudah tidak masalah, tidak ada polemik. Tetapi ketika muncul nama HM Soeharto, ini menjadi polemik luar biasa," katanya.
Ia berpendapat selama masih ada polemik di masyarakat, sebaiknya HM Soeharto tak perlu diberi gelar pahlawan.
Asvi menegaskan meski ada polemik soal nama Soeharto, sebaiknya polemik itu tidak menunda rencana penggantian nama Jalan Medan Merdeka Utara menjadi Jalan Bung Karno dan Jalan Medan Merdeka Selatan menjadi Jalan Bung Hatta.
Pewarta: Jaka Suryo
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2013
