Pendidikan tak bisa menunggu pertempuran berakhir ... atau bencana dialihkan ... atau dana disediakan.PBB, New York (ANTARA News) - Sebanyak 28,5 juta anak di negara yang dilanda konflik terpaksa tidak memperoleh akses ke pendidikan, kata pemimpin pemerintah dan organisasi internasional dalam satu pertemuan di Markas PBB, New York, Senin.
Mereka mendesak dilakukannya tindakan yang tepat guna mengatasi masalah tersebut.
"Kita harus melakukan perubahan secara sengaja dari reaksi kebijakan masa lalu terhadap krisis kemanusiaan--kondisi saat pendidikan benar-benar kekurangan dana," kata Godron Brown, Utusan Khusus PBB bagi Pendidikan Global, dalam pertemuan "Education Cannot Wait". Kegiatan itu diselenggarakan untuk tahun kedua berturut-turut selama Sidang Majelis Umum PBB.
"Hari ini, dengan hampir satu juta anak pengungsi Suriah, kita memiliki kesempatan untuk melakukan tindakan segera dan memperlihatkan kita bukan hanya dapat memprioritaskan tapi juga mengirim janji mengenai pendidikan buat semua--pendidikan tanpa perbatasan--dan memberi harapan serta peluang bahkan dalam kondisi yang paling mengerikan," katanya.
Lebih separuh dari 57 juta anak usia sekolah dasar yang tak mengenyam pendidikan hidup di negara yang dicabik pertempuran dan konflik, sedangkan jumlah mereka pada 2008 ialah 42 persen, demikian laporan Xinhua.
Konflik, pertempuran dan pengungsian di negara seperti Suriah, Republik Afrika Tengah, Mali, Republik Demokratik Kongo, telah memperparah keadaan, kata perkiraan Save the Children.
Anthony Lake, Direktur Pelaksana Dana Anak PBB, menyatakan pendidikan mestik tidak menjadi korban konflik, dan mendesak tindakan cepat untuk membantu anak yang kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan.
"Pendidikan tak bisa menunggu pertempuran berakhir ... atau bencana dialihkan ... atau dana disediakan. Pendidikan tak bisa menunggu ... sebab anak-anak tak bisa menunggu," kata Lake.
Alice Albright, Kepala Pelaksana Global Partnership for Education, mengatakan pendidikan dalam kondisi darurat sangat kekurangan dana. Sektor tersebut hanya memperoleh 1,4 persen dana bantuan.
Ia mengusulkan peningkatan jumlah dana dan koordinasi di kalangan pemerintah, lembaga donor, dan kemanusiaan.
(C003)
Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2013
