Karena defisit, ekspor juga harus terus didorong, tidak hanya untuk korporasi besar saja yang bisa melakukan ekspor, UKM diharapkan juga bisa melakukannya,"Jakarta (ANTARA News) - Ketua Komite Tetap Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Modal Ventura Safari Azis mengatakan, dorongan untuk ekspor guna mengatasi defisit perdagangan seharusnya tidak hanya untuk korporasi besar.
"Karena defisit, ekspor juga harus terus didorong, tidak hanya untuk korporasi besar saja yang bisa melakukan ekspor, UKM diharapkan juga bisa melakukannya," kata Safari Azis dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, UKM di Tanah Air untuk itu juga harus melakukan persiapan agar dapat memasuki era pasar bebas.
Dengan demikian, lanjutnya, maka UKM Indonesia juga diharapkan minimal akan sejajar dengan UKM di negara-negara lain yang lebih maju.
Ia mengemukakan, Kadin telah melancarkan program untuk pembiayaan modal kerja bagi UKM dengan jumlah minimal Rp100 juta dan maksimal Rp500 juta.
"UKM yang mendapat bantuan pinjaman modal kita targetkan bisa naik kelas dan nantinya bisa memenuhi persyaratan kredit perbankan seiring dengan pendampingan keuangan," kata Safari.
Ia juga menjelaskan, UKM yang bisa mendapatkan permodalan merupakan usulan dari Kadin Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota dan Asosiasi terutama yang bersifat padat karya, komoditas unggulan daerah, terlebih jika produknya ternyata berbasis ekspor.
Sebelumnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan meminta PT Perkebunan Nusantara (PTPN) untuk menggenjot volume ekspor komoditas sejalan dengan peningkatan nilai tukar dolar AS.
"Ekspor komoditas BUMN Perkebunan beberapa tahun lalu sempat turun karena harga merosot di pasar internasional. Sekarang dalam kondisi dolar AS menguat kita minta volume ekspor diperbesar" kata Dahlan Iskan di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (25/9).
Menurut Dahlan, dengan pertumbuhan volume ekspor komoditi maka pemerintah dapat meningkatkan devisa negara.
Pada kesempatan itu mantan Dirut PT PLN ini juga mengimbau agar dana yang diperoleh PTPN dari setiap transaksi tersebut tidak diendapkan di luar negeri, namun harus segera dibawa ke perbankan dalam negeri.
"BUMN jangan menyimpan dolar di luar negeri. Harus langsung masuk ke perbankan nasional. Ini bagian dari program pemerintah untuk mendapatkan dolar lebih besar dari devisa hasil ekspor," ujarnya.
(M040/B008)
Pewarta: Muhammad Razi Rahman
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2013
