"Pembangunan rel KA kalau tidak dipertimbangkan secara matang akan mempengaruhi dari aspek lingkungan hidup di masa yang akan datang," kata Direktur Walhi Arie Rompas saat melaksanakan aksi turun ke jalan di Palangka Raya, Senin.
Puluhan pendemo tersebut mengatasnamakan aliansi tolak kereta api batubara Kalteng terdiri dari Walhi, Aman Kalteng, SOB, Mitra LH Kalteng, BEM UNPAR, FMN, GMNI, LMMDD-KT, TDU Kalteng, BPAN Kalteng, JPIC Kalimantan dan YBB Kalteng.
Aliansi itu menganggap pembangunan rel KA tersebut akan mengancam ketersediaan air di daerah aliran sungai (DAS) Barito maupun Das Mahakam. Selain itu dikhawatirkan akan menyebabkan bencana ekologi seperti banjir, sedimentasi serta abrasi sungai-sungai kecil.
"Bisa merusak bentang alam dan terputusnya rantai ekosistem di wilayah pembangunan tambang maupun jalur jaringan kereta api. Bahkan akan membebani anggaran dari aspek biaya pemulihan ekologi dan penanggulangan dampak bencana," kata Direktur Walhi itu.
Arie mewakili Aliansi Tolak Kereta Api Batubara Kalteng itu mengaku hingga kini Pemprov setempat belum pernah melibatkan pihaknya untuk memberikan pertimbangan berbagai aspek negatif maupun positif yang ditimbulkannya.
Untuk itu, pihaknya berencana mengadakan diskusi dengan mengundang Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang terkait pembangunan rel KA tersebut.
"Kami ingin pendapat semua masyarakat bisa didengarkan, agar saling menguntungkan. Ada banyak aspek yang harus dipertimbangkan dan sejak tahun 2010 hingga saat ini, rencana pembangunan rel KA itu belum pernah mengundang kami untuk dimintai pendapat," kata Direktur Walhi Kalteng itu.
Aliansi Tolak Kereta Api Batubara Kalteng itu memfokuskan Demonstrasi di Bundaran Kecil Palangka Raya dan sempat ditemui serta berdialog langsung dengan Gubernur Kalteng.
Pewarta: Jaya Wirawana Manurung
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2013
