Yangon (ANTARA News) - Myanmar membebaskan puluhan tahanan politik pada Selasa setelah pada awal tahun berjanji melepaskan semua oposisi pada akhir Desember 2013.

Sebanyak 56 tahanan dilepaskan dalam rangkaian pembebasan, yang dinilai masyarakat dunia sebagai penanda kunci negara tersebut lepas dari kekuasaan militer.

Beberapa aktivis mengatakan bahwa sebagian besar tahanan terbebas pada Selasa itu adalah anggota gerilyawan suku kecil, yang sedang melakukan perundingan perdamaian dengan pemerintah.

"Pemerintah akan melepaskan 56 tahanan politik," kata penasihat kepresidenan Hla Maung Shwe, yang juga tokoh penting perundingan perdamaian gerilyawan dengan pemerintah.

Langkah tersebut membuat Presiden Thein Sein mendapatkan banyak pujian dari masyarakat dunia. Myanmar kini juga terbebas dari sebagian besar sanksi dari negara-negara Barat.

Namun, pegiat mengatakan bahwa pemerintah masih terus mengadili musuh politiknya tanpa tuduhan nyata. Mereka menuduh pemerintah telah memanfaatkan berita pelepasan tahanan politik untuk mendapatkan keuntungan di hadapan masyarakat internasional.

Thet Oo dari organisasi Former Politcal Prisoners memperkirakan bahwa 50 aktivis telah ditahan baru-baru ini oleh rezim Thein Sein.

"Saat ini 20 di antara mereka berada di penjara dan sisanya sedang menjalani proses peradilan. Mereka sebagian besar didakwa melakukan demonstrasi tanpa izin," kata Thet Oo.

Pengamat Myanmar Richard Horsey mengatakan bahwa pemerintah memang masih menahan dan memenjarakan aktivis, namun dengan "cara yang secara umum lebih transparan dibanding pada masa junta militer."

Horsey mengatakan bahwa penahanan baru-baru ini dilakukan "sesuai dengan hukum yang berlaku -- meskipun undang-ungan itu tidak sesuai dengan prinsip kebebasan demokratis."

Banyak dari mereka yang dilepaskan pada Selasa berasal dari kelompok minoritas etnis bersenjata di negara bagian Kachin dan Shan, kata Thet Oo.

Pelepasan anggota Tentara Pembebasan Kachin itu dilakukan di tengah perundingan tiga hari antara pemerintah dengan gerilyawan.

Perundingan yang diawasi oleh PBB tersebut merupakan bagian dari usaha pemerintah untuk mencapai gencatan senjata nasional yang bersejarah.

Pada Juli lalu Myanmar juga telah melepaskan 70 tahanan politik yang sebagian besar di antaranya berasal dari Kachin, demikian Reuters.

(G005/B002)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2013