London (ANTARA News) - Wakil Presiden Boediono pada 28 Oktober-1 November 2013 melakukan kunjungan kerja ke London, Inggris.

Wapres menggunakan pesawat komersial dalam perjalanan panjang Jakarta-London-Jakarta dan hanya didampingi sekretaris Wapres, beberapa deputi, serta rombongan kecil lainnya.

Boediono dalam kunjungan ke London menghadiri "World Islamic Economi Forum" (WIEF) ke-9, memberikan kuliah umum di Universitas Oxford, menghadiri "Open Government Partnership" (OGP), serta tak lupa bertemu dengan masyarakat Indonesia yang berada di negara itu.

Wakil Presiden juga berkesempatan menerima kunjungan tak resmi George Soros, dengan berdialog mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia.

"Saya bertemu dengan beliau untuk bertukar pikiran soal kemajuan demokrasi di Indonesia. Dia sekarang aktivitasnya lebih banyak ke arah bagaimana kemajuan demokrasi," kata Boediono.

Saat bertatap muka dengan masyarakat Indonesia yang diadakan di Wisma Negara, Wapres mengemukakan "saya juga ingin `jualan" mengenai Indonesia agar masyarakat internasional serta akademisi makin tahu mengenai kita ini sekarang sudah bagaimana," katanya.

Saat menyampaikan pidato di WIEF, ia mengatakan ekonomi dunia diperkirakan akan sedikit membaik tahun depan tapi bukan perubahan yang signifikan, namun setidaknya cukup sebagai bentuk perbaikan dari tahun-tahun sebelumnya.

"Dalam forum seperti ini, di mana para pemimpin politik dan pemimpin bisnis dari negara-negara Muslim bertemu, tidak ada salahnya membicarakan tentang isu-isu ini. Bagaimana kita bisa mengurangi penderitaan mereka dan mendukung perdamaian di wilayah-wilayah konflik," kata Wapres dalam forum yang dihadiri Perdana Menteri Malaysia Najib Razak.

Secara global, katanya, terdapat pertanyaan besar akan bagaimana situasi keuangan global dan prospeknya ke depan untuk satu hingga dua tahun ke depan.

Dari pesan yang sama yang diperoleh dari pertemuan G-20, APEC Summit dan Rapat Tahunan World Bank-IMF, didapatkan bahwa ekonomi global berubah dengan pertumbuhan negara-negara berkembang melambat dan negara-negara maju justru membaik.

Menurut dia, isu penting pertama yang sebaiknya menjadi bagian dari forum ini adalah mengidentifikasi opsi-opsi kerja sama di antara korporasi dan negara-negara muslim dan negara-negara non muslim dengan tujuan memaksimalkan potensi pertumbuhan masing-masing.

Saat memberikan kuliah umum di Universitas Oxford yang dihadiri dua ratusan dekan, dosen, mahasiswa setempat, Wapres Boediono menyampaikan perkembangan Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengkonsolidasikan demokrasi dan reformasi serta meningkatkan potensi ekonominya.

"Intisari dari tantangan besar tersebut mengarah pada satu isu utama, yakni meningkatkan standar tata kelola pemerintahan dari institusi-institusi politik dan ekonomi, termasuk birokrasi," katanya.

Dari sisi ekonomi, pemerintahan Indonesia pada 1998 berhasil mengambil kebijakan ekonomi yang tepat demi membatasi efek buruk akibat krisis.

Setahun kemudian, semua indikator yang berhubungan dengan kepentingan publik dan pasar telah distabilkan.

Dalam kegiatan resmi terakhir di London, Boediono menghadiri "Open Government Partnership Summit 2013" yang juga dihadiri Perdana Menteri David Cameron.

Di situ, Boediono menyampaikan sejumlah perbaikan layanan publik yang telah dilakukan Indonesia dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan efektif.

"Kami telah melakukan berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan pelayanan kepada publik yang merupakan agenda penting bagi pemerintahan kami," katanya

Salah satu langkah penting yang dilakukan Indonesia dalam upaya memberikan upaya keterbukaan dan tata kelola yang baik adalah dengan adanya inovasi yang disebut "LAPOR" (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat).

Upaya lain yang dilakukan, kata Wapres, adalah dibentuknya Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang diketuainya.

Perdana Menteri Inggris Cameron mengatakan, tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif serta transparan akan mampu mengurangi terjadinya korupsi yang akhirnya menciptakan kesejahteraan.

"Sejumlah negara sudah mampu menciptakan suata tataran pemerintahan yang transparan dan ini sebaiknya juga ditempuh negara lain," katanya.

Dalam sidang OGP tersebut, Cameron secara resmi menyerahkan keketuaan OGP dari Pemerintah Inggris ke Pemerintah Indonesia untuk OGP 2014 yang diwakili oleh Wapres Boediono.

Oleh Ahmad Wijaya
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2013