Pada hari keempat pembicaraan tentang program nuklir Iran di Jenewa, Swiss, Sabtu (23/11), Wakil Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi menyatakan Iran berkeras untuk mendapatkan pengakuan tentang hak pengayaan uranium.
"Kami bersikeras menyangkut hak pengayaan, yang harus secara tegas diakui dalam rancangan kesepakatan," kata Wakil Menteri Luar Negeri Abbas Araqchi seperti dikutip kantor berita AFP.
Ia menjelaskan, dalam 10 tahun terakhir Iran menentang tekanan sanksi ekonomi dan politik karena kegiatan pengayaan uraniumnya.
"Karena itu kesepakatan apapun tanpa pengakuan atas hak Iran untuk melakukan pengayaan, secara praktis dan verbal, tidak akan bisa diterima Teheran," katanya seperti dilansir kantor berita Reuters.
Araqchi juga mengatakan bahwa perundingan sudah "mengalami kemajuan namun perlahan."
Dalam perundingan yang sudah berjalan selama 11 jam, menurut dia, "sebagian besar perbedaan pendapat sudah diselesaikan." Namun dia tidak merincinya.
"Sudah ada kemajuan 98 persen dalam perundingan, namun sisanya yang dua persen merupakan masalah yang jauh lebih penting dibandingkan masalah-masalah lainnya," kata Araqchi seperti dilaporkan kantor berita ISNA.
Pernyataan itu muncul setelah para menteri luar negeri dari kelompok negara-negara P5+1 (Amerika Serikat, Inggris, Prancis, China dan Rusia --ditambah Jerman) berkumpul di Jenewa untuk membicarakan masalah program nuklir Iran.
Perundingan yang ketiga kali dalam kurun waktu lima minggu itu ditujukan mencapai kesepakatan yang dapat mengekang atau menghentikan kegiatan-kegiatan nuklir Iran sebagai pengganti pengurangan sanksi-sanksi yang sudah merusak perekonomiannya.
Iran menekankan bahwa program nuklirnya hanya untuk tujuan damai, namun pernyataan Iran itu tidak berhasil menghilangkan kecurigaan masyarakat internasional yang menduga Iran sedang berupaya mengembangkan persenjataan nuklir.
(Uu.T008)
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2013
