Jakarta (ANTARA News) - Usulan pemerintah untuk merevisi UU No 32/2004 tentang Pemerintah Daerah dengan mengembalikan pemilihan bupati/walikota kepada DPRD akan rawan terhadap gugatan hukum, kata peneliti.

"Jika disetujui DPR, usulan itu akan mengundang sejumlah kalangan untuk menggugatnya melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasalnya, usulan yang digagas pemerintah melalui Kemendagri itu tidak didasari alasan yang kuat dan fundamental," kata Peneliti Senior Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Toto Izul Fatah di Jakarta, Minggu.

Dalam keterangan persnya, Toto mengatakan, diantara faktor yang sering dikemukakan pemerintah mulai dari soal pemborosan biaya, maraknya politik uang sampai ke soal ekses sosial berupa konflik horizontal yang terjadi baik pada pada saat atau pasca pemilihan.

"Namun, semua alasan itu tidak cukup adil dan fair jika Pilkada langsung menjadi biang keladinya," ujarnya.

Dengan mengembalikan pemilihan bupati/walikota kepada DPRD, katanya, tak ada jaminan hilangnya praktik politik uang.

Justru, kata Toto, melalui DPRD praktik kotor jual beli suara dan dikhawatirkan terjadi persekongkolan jahat para elit bisa terjadi dalam bentuk transaksi terselubung yang jumlah dananya bisa jauh lebih  besar ketimbang Pilkada langsung.

"Artinya, jika berbicara tentang pemborosan biaya, alasan pemerintah itu dengan mudah dipatahkan. Kalau isunya soal politik uang, yang terjadi sebenarnya hanya memindahkan," kata Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI itu.

Begitu juga soal faktor sering terjadinya konflik horizontal, kata Toto, pemerintah dalam hal ini seolah sedang menutup mata, bahwa konflik itu terjadi lebih karena faktor tunggal Pilkada langsung. "Ada atau tak ada Pilkada langsung, konflik selalu terjadi," katanya.

Menurut Toto, pilkada langsung masih lebih baik dan lebih banyak manfaatnya daripada tidak langsung melalui DPRD.

"Selain lebih terpenuhinya prinsip dan semangat demokrasi yang menjamin hak-hak politik warga, juga lebih terpenuhinya harapan publik terhadap munculnya figur pemimpin yang terleseksi secara alami. Bukan pemimpin yang dipilih oleh segelintir elit politik saja," katanya.

Pewarta: Ruslan Burhani
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2013