Dari siaran pers yang diterima Antaranews di Jakarta, menyebutkan nilai hasil evaluasi Kementerian Perindustrian pada tahun ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 69,21.
Komponen yang dinilai dalam evaluasi tersebut, di antaranya adalah Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dilakukan dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government).
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Perindustrian Alex SW Retraubun seusai menerima penghargaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2013.
Menurut dia, lima komponen manajemen kinerja yang dilakukan di lingkungan Kementerian Perindustrian yakni:
Pertama, Perencanaan Kinerja. Kementerian Perindustrian sudah menyusun dokumen Renstra dan Penetapan Kinerja dengan Tujuan dan Sasaran yang sebagian besar sudah berorientasi hasil dan dilengkapi dengan indikator kinerja yang relevan dan terukur.
Kedua, Pengukuran Kinerja. Kementerian Perindustrian sudah membuat Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur keberhasilan entitas organisasi dan sudah mulai mengembangkan pengukuran kinerja individu.
Ketiga, Pelaporan Kinerja. Kementerian Perindustrian sudah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 dengan menyampaikan secara tepat waktu kepada Presiden melalui Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Keempat, Evaluasi Kinerja. Kementerian Perindustrian sudah melakukan pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya serta melakukan evaluasi program. Selain itu, penilaian atas kinerja unit kerja sudah dilaksanakan.
Kelima, Capaian Kinerja. Pencapaian kinerja Kementerian perindustrian dinilai Baik dari aspek pencapaian target, keandalan data kinerja, serta keselarasan antara kinerja output dengan kinerja outcome. Capaian kinerja tersebut juga mencakup kinerja pencatatan keuangan, transparansi, penilaian dari stakeholder, termasuk penghargaan yang diperoleh Kementerian Perindustrian.
Sementara itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terus mendorong agar Menteri Perindustrian beserta seluruh jajarannya berupaya melakukan beberapa hal, di antaranya:
(a) Penyempurnaan kualitas dokumen-dokumen perencanaan, indikator kinerja, dan laporan keuangan di unit kerja secara menyeluruh;
(b) Penyempurnaan indikator kinerja individual dalam rangka memperkuat manajemen kinerja seningga kinerja individu dapat diintegrasikan dengan kinerja Kementerian;
(c) Peningkatan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja di seluruh jajaran Kementerian Perindustrian untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang berkinerja baik dan akuntabel.
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Desy Saputra
Copyright © ANTARA 2013
