Muhammadiyah canangkan jihad kedaulatan pangan

Muhammadiyah canangkan jihad kedaulatan pangan

ilustrasi Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)

Untuk memasifkan gerakan jihad menegakkan kedaulatan pangan itu kami juga akan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemberdayaan Masyarakat,"
Yogyakarta (ANTARA News) - Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah berikhtiar untuk memberikan kontribusinya bagi masyarakat dan negara dengan mencanangkan jihad kedaulatan pangan.

"Untuk memasifkan gerakan jihad menegakkan kedaulatan pangan itu kami juga akan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemberdayaan Masyarakat," kata Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Said Tuhuleley di Yogyakarta, Kamis.

Menurut dia, jihad kedaulatan pangan itu bukan hanya dilakukan oleh Muhammadiyah atau organisasi masyarakat lainnya, tetapi juga membutuhkan peran pemerintah.

Negara juga harus tetap menaruh perhatian besar terhadap sektor pangan tersebut, dan menjamin ketercukupan pangan pada seluruh penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 240 juta jiwa.

"Oleh karena itu jangan hanya bergantung pada produk impor. Negara harus menjamin ketercukupan pangan bisa disediakan dari dalam negeri, dari sawah-sawah petani dan keringat petani dalam negeri," katanya.

Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan negara ini masih memiliki kesenjangan sosial dan pangan. Jadi, Muhammadiyah ingin mencoba mengangkat sesuatu yang nyata dalam pergumulan kehidupan masyarakat.

"Muhammadiyah mencoba membantu dan mencari langkah-langkah terobosan baru dalam menghadapi persoalan tersebut terutama untuk petani, nelayan, dan kaum marginal yang tidak ter-cover oleh regulasi negara secara konkret," katanya.

Ketua Panitia Pelaksana Rakornas Pemberdayaan Masyarakat Bachtiar DK mengatakan dalam rakornas nanti juga akan disampaikan mengenai rekomendasi yang telah disepakati. Rekomendasi itu merupakan aspirasi dan keinginan Muhammadiyah kepada pemerintah.

Rekomendasi itu antara lain mendesak pemerintah untuk memajukan sektor pangan, mengalokasikan 10 persen dana APBN untuk negara, mengurangi ketergantungan sektor pangan dengan memajukan produk pangan dalam negeri dan mengurangi impor.

"Selain itu juga mendorong pemerintah untuk melakukan diseminasi hasil-hasil penelitian dan inovasi teknologi di bidang pangan demi kedaulatan pangan di Indonesia," katanya.(*)

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2013

Komentar