Sharif mengatakan, upaya lainnya untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya korupsi di lingkungan KKP, KKP juga menerapkan sistem e-procurement dalam pengadaan barang/jasa, melakukan pelayanan perizinan penangkapan ikan dan kapal pengangkut ikan dengan on-line system dan menerapkan Whistle Blower System (WBS). “KKP telah menetapkan peraturan tentang Gratifikasi, dengan Permen KP Nomor 20/PERMEN-KP/2013 tentang Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan KKP, di mana pengendalian dilakukan oleh masing-masing eselon I,” tegasnya.
Selanjutnya, KKP telah menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan manajemen Risiko, serta kewajiban LHKPN bagi pejabat struktural dan fungsional. Termasuk, rekruitmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) secara terbuka dan Lelang jabatan struktural eselon II. "KKP terus menerus melakukan peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Inspektorat Jenderal KKP) dalam melakukan pengawasan dan pengawalan program strategis KKP, sehingga dapat mendeteksi lebih dini terhadap indikasi tindak pidana korupsi," ujarnya.
Sharif menegaskan pentingnya seluruh jajaran KKP untuk senantiasa melakukan pembenahan, perbaikan, dan penertiban di lingkungan KKP. "Saya memberikan apresiasi kepada seluruh pimpinan dan pegawai pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Balai KIPM) Kelas II Semarang, karena atas jerih payah dan usahanya telah terpilih dan memenuhi syarat sebagai unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada 2013. Saya mengharapkan kepada semua unit kerja lainnya dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk berupaya mencapai predikat WBK tersebut. Termasuk intruksi kepada pimpinan Eselon I untuk mengambil langkah-langkah dalam mempercepat terbentuknya unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang berada di lingkungan kerjanya," tegas Sharif.
Sharif juga menginstruksikan kepada seluruh pejabat Eselon I s.d. IV di lingkup KKP, agar setiap langkah dalam menyusun, mengimplementasikan, mengevaluasi dan memonitor kebijakan di lingkup Kementerian, harus benar-benar menegakkan kaidah pemerintahan yang bersih. Ini berarti bahwa, setiap jajaran birokrasi dan pemimpin di negeri ini wajib secara moral, politik, dan hukum, untuk ikut mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, transparan tanpa korupsi.
"Hal ini sesuai dengan tema kegiatan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2013 kali ini yaitu Mewujudkan KKP yang Bersih, Melayani, Transparan Tanpa Korupsi. Tema dimaksud bila di implementasikan dalam perilaku dan perbuatan, yaitu berhati bersih/ikhlas, siap melayani dan bukan dilayani, terbuka dalam penyelenggaraan pembangunan, serta tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau orang lain,” tutupnya.
Data Tambahan
Kegiatan Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2013 KKP
· Pendidikan/pembinaan dan sosialisasi anti korupsi, yang dilaksanakan dalam bentuk:
· Ceramah keagamaan pada Khutbah Jum’at tanggal 29 November dan 6 Desember 2013, bertempat di GMB II lantai 14, Masjid Jln. Batu, dan Masjid PLN-Gambir;
· Lomba pembuatan karikatur anti korupsi yang diikuti oleh pegawai KKP dan mitra KKP.
· Jalan sehat seluruh karyawan/pegawai di lingkungan KKP dan mitra KKP yang dilaksanakan pada hari Minggu, 15 Desember 2013 yang mengambil route “Monas – Bundaran HI – Monas”;
· Talk show dan parodi anti korupsi dengan narasumber Slamet Rahardjo, dkk. serta stand up comedy oleh Samy.
· Launching web whistleblowing system KKP;
· Penyerahan piagam penghargaan untuk unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) kepada Balai KIPM Kelas II Semarang dan Balai BPBAT Sukabumi.
Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi Anang Noegroho, Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2013
