tidak ada aplikasi baru jadi gunakan yang ada, optimalkan yang ada sesuai kebutuhannya
Bandung (ANTARA) - Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin menjelaskan terkait dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam peluncuran GovTech Indonesia (INA Digital) di Istana Negara, Senin, bahwa aplikasi birokrasi haruslah mempermudah.

Menurut Bey, sesuai arahan Presiden, hadirnya birokrasi haruslah melayani masyarakat, bukannya mempersulit masyarakat, sehingga presiden meminta mulai tahun ini baik instansi pusat dan daerah berhenti membuat aplikasi baru, platform baru.

"Jadi secara filosofi harus memberikan manfaat akan memberikan kepuasan kepada masyarakat dan juga kemudahan-kemudahan bagi masyarakat," kata Bey di Gedung Sate Bandung, Senin.

Bey melanjutkan, Presiden mengungkapkan bahwa hingga saat ini terdapat sekitar 27 ribu aplikasi milik kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah yang berjalan sendiri-sendiri dan tidak terintegrasi sama sekali.

Menurutnya, kemudahan bagi masyarakat memang masih sulit dirasakan karena masih ada 27.000 aplikasi di seluruh Indonesia yang tak jarang mirip atau bahkan sama, sehingga diminta harus dijadikan satu secara bertahap dengan migrasi.

Baca juga: Presiden Jokowi luncurkan "GovTech Indonesia" INA Digital
Baca juga: Pemprov Jabar alokasi Rp60 miliar untuk Program Sapawarga


Jawa Barat sendiri, kata Bey diminta oleh Menpan RB Azwar Anas, agar menjadi provinsi percontohan lewat penyederhanaan aplikasi super Sapawarga.

"Ya Sapawarga itu akan kami kembangkan, kami sederhanakan, dan sesuai dengan arahan sewaktu pa Sekda dilantik, saya minta tidak ada aplikasi baru jadi gunakan yang ada, optimalkan yang ada sesuai kebutuhannya," ucap dia.

Sebelumnya, dalam acara Peluncuran GovTech Indonesia (INA Digital), sekaligus pemberian Digital Government Award SPBE Summit 2024 di Istana Negara, Jakarta, Senin, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa kehadiran birokrasi seharusnya melayani, bukan mempersulit dan malah memperlambat urusan masyarakat, sehingga yang menjadi tolak ukur adalah kepuasan, manfaat yang diterima, dan kemudahan urusan masyarakat.

Oleh sebab itu, Presiden Jokowi menginstruksikan agar mulai tahun ini baik instansi pusat dan daerah berhenti membuat aplikasi baru, platform baru, karena hingga saat ini terdapat sekitar 27.000 aplikasi milik kementerian/lembaga hingga pemda yang berjalan sendiri-sendiri dan tidak terintegrasi sama sekali.

"Kalau ada (aplikasi) yang baru, ada yang baru lagi, apa yang terjadi, instal lagi, isi data lagi, ruwet. Inilah yang kita stop. Kita harus memperkuat digital public infrastructure kita, semacam jalan tol untuk digitalisasi pelayanan publik negara kita," tuturnya.

Baca juga: Menko Luhut: GovTech RI dapat kurangi korupsi dan naikkan pendapatan
Baca juga: Menpan RB: "GovTech" cegah tumpang tindih data bantuan sosial


Jokowi pun ingin GovTech yang diluncurkan ini terus menguat, dimana dalam satu portal terdapat layanan pendidikan, kesehatan, izin usaha, perpajakan, dan lain sebagainya.

"Satu portal terintegrasi, yang kita namakan INA Digital," ungkap Presiden.

Selanjutnya, Jokowi menyebut bahwa selain infrastruktur digital, ASN juga harus disiapkan menjadi talenta digital yang siap menjalankan sistem digitalisasi yang baik.

Ia pun berpesan bahwa setiap kementerian/lembaga dan pemda harus bersama melakukan integrasi. Pun dalam hal yang bersamaan harus meninggalkan egosentris dan mindset lama.

Baca juga: Erick Thohir optimistis Peruri siap emban tugas jalankan GovTech
Baca juga: Dirut BPJS Kesehatan sebut seluruh komponen GovTech bagian sistem JKN

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024