Mari lestarikan air kita hari ini untuk kesejahteraan bersama pada esok hari,
Jakarta (ANTARA) - Tanpa komitmen politik, tiada gagasan yang akan terealisasi untuk mengatasi permasalahan air yang pelik. Deklarasi Menteri, yang melampirkan sebuah kompendium berisi 113 proyek senilai 9,4 miliar dolar AS atau Rp150,4 triliun (asumsi kurs Rp16.000), bisa jadi hanya menjadi lembaran kertas.

Oleh karena itu, kala membuka World Water Forum Ke-10 di Nusa Dua, Bali, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya untuk meneguhkan komitmen bersama dalam mengatasi tantangan global terkait air.

“Mari lestarikan air kita hari ini untuk kesejahteraan bersama pada esok hari,” ujar Presiden Jokowi.

Kepala Negara menjadikan keberhasilan restorasi Sungai Citarum, Jawa Barat, serta pengembangan energi hijau berupa panel surya terapung di Waduk Cirata, Jawa Barat, sebagai wujud kuatnya komitmen Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan air, serta bagaimana cara mengelola potensi air.

Dengan komitmen itulah dunia dapat merealisasikan aksi nyata pengelolaan air yang inklusif dan berkelanjutan.

Sayangnya, isu mengenai air kurang menuai sorotan dalam pengalokasian anggaran oleh berbagai negara.


Ketimpangan anggaran

Berdasarkan data yang dirilis lembaga internasional Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) pada 22 April 2024, nilai belanja militer mencapai 2,4 triliun dolar AS pada 2023. Jumlah itu kurang lebih sebesar 2,3 persen produk domestik bruto atau PDB global.

Ketua DPR RI Puan Maharani juga menyoroti besarnya alokasi anggaran oleh berbagai negara untuk belanja militer. Padahal, pada saat sama, pengeluaran sektor air di negara berkembang dan negara miskin hanya 0,5 persen dari PDB negara-negara tersebut.

Ketimpangan pengalokasian anggaran ini menunjukkan bahwa sektor air belum menempati prioritas para pemangku kepentingan, terutama mereka yang memiliki kedudukan politik sebagai pembuat kebijakan.

Ketimpangan tersebut sangatlah kontradiktif dengan kebutuhan dunia. Saat ini, dunia sedang dihadapkan pada ancaman luar biasa, seperti bencana alam yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dan kelangkaan air.

Ancaman-ancaman ini memberi efek domino, yang paling kentara terlihat dari dampak El Nino terhadap pertanian di Indonesia. Kekeringan tersebut berujung pada impor beras lantaran produksi padi dalam negeri menurun sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan domestik.

Puan menyayangkan perhatian masyarakat internasional yang lebih fokus pada isu-isu geopolitik, persaingan kekuatan, serta kompetisi ekonomi. Padahal, terdapat isu ketahanan air yang mahapenting untuk diatasi.

Tanpa air, tiada kehidupan, pun tidak akan ada pertumbuhan.

Kegelisahan yang serupa juga ditunjukkan oleh Direktur Global untuk Praktek Air Global Bank Dunia Saroj Kumar Jha pada panel diskusi bertema "Proposing the Establishment of Global Water Fund".

Negara seperti Republik Demokratik Kongo, misalnya, hanya menghabiskan 2 hingga 3 persen anggaran tahunannya untuk air, sementara mereka membelanjakan 7 persen untuk pertanian, 13 persen untuk transportasi, dan 26 persen untuk energi.

Alokasi seperti itu memberikan gambaran bagaimana pendanaan sektor air tidak terlalu diprioritaskan dalam anggaran publik oleh sebagian besar negara berkembang.

Oleh karenanya, komitmen politik merupakan satu-satunya jalan yang bisa diharapkan untuk mengatasi krisis air di berbagai negara, terutama negara-negara berkembang.


Komitmen Indonesia

Di tengah deru angin pantai--hanya sesaat selepas upacara Segara Kerthi atau pemuliaan air--Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebut bahwa penyelenggaraan World Water Forum Ke-10 merupakan wujud komitmen Indonesia terhadap isu air.

Yang terlibat dalam penyelenggaraan forum air terbesar itu tidak terbatas pada Kementerian PUPR maupun Kemenko Marves. Seluruh kementerian dan lembaga, baik Kementerian Luar Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, BMKG, BRIN, serta kementerian/lembaga lainnya berkontribusi dalam penyelenggaraan World Water Forum di Bali.

Seluruh delegasi negara yang datang, bahkan hingga mencapai kesepakatan dalam Deklarasi Menteri, merupakan hasil kerja keras Kementerian Luar Negeri. Lebih lanjut, kompendium yang memuat 113 proyek dari berbagai negara merupakan hasil dari kerja keras Bappenas.

Oleh karenanya, dalam berbagai kesempatan, Basuki selalu berterima kasih dan menegaskan berulang kali di hadapan publik bahwasanya penyelenggaraan World Water Forum tidak akan mungkin tanpa komitmen dan kolaborasi lintas kementerian/lembaga.

Usai mendapat suntikan kuat dari kolaborasi lintas sektor, Basuki pun memulai orkestrasinya. Ia merealisasikan mimpi yang telah ia peluk erat selama 25 tahun, tepatnya sedari ia masih menjadi Direktur Jenderal Sumber Daya Air di Kementerian PUPR.

World Water Forum Ke-10 lantas melahirkan berbagai inovasi yang menjadi pembeda dengan forum-forum air sedunia sebelumnya.

Salah satu inovasinya, yakni menghadirkan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) dalam World Water Forum Ke-10 yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Basuki menjelaskan bahwa penyelenggaraan KTT di tengah-tengah World Water Forum baru terjadi di Indonesia, mengingat World Water Forum bukanlah sebuah konferensi tingkat tinggi.

Penyelenggaraan KTT tersebut bertujuan untuk mendorong, agar isu air menjadi prioritas bagi berbagai negara-negara peserta, dengan harapan dapat meneguhkan komitmen politik dari negara-negara yang hadir terhadap isu air.

Inovasi lainnya adalah deklarasi tingkat menteri dan kompendium yang menjadi lampiran dari deklarasi tersebut.

Deklarasi Menteri disusun oleh UNESCO di Paris, Prancis, dan melewati proses yang sulit, lantaran terdapat paragraf pembukaan yang menjadi sorotan, salah satunya paragraf preambul kesembilan yang menyatakan keprihatinan terhadap kurangnya akses terhadap layanan air dan sanitasi yang memadai dalam keadaan darurat, termasuk pada saat terjadi bencana alam dan bencana akibat ulah manusia, serta dalam situasi konflik bersenjata, dan menekankan pentingnya akses terhadap layanan dasar air minum dan sanitasi di negara-negara yang terkena dampak.

Preambul tersebut merujuk pada akses air di berbagai wilayah yang tengah mengalami konflik bersenjata, salah satunya Jalur Gaza. Tentunya, dalam menyetujui bagian tersebut, terdapat konflik kepentingan antarnegara yang juga terlibat dalam konflik tersebut.

Pembahasan mengenai preambul itulah yang diakui oleh Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Tri Tharyat sempat melalui negosiasi yang alot.

Kini, Deklarasi Menteri telah disahkan dalam pertemuan yang dihadiri oleh 106 negara dan 27 organisasi internasional. Kompendium berisi 113 proyek senilai 9,4 miliar dolar AS atau Rp150,4 triliun pun telah disematkan dalam deklarasi tersebut.

Indonesia telah menjalankan tugasnya sebagai tuan rumah World Water Forum Ke-10. Estafet pun telah diserahkan kepada Arab Saudi untuk menggelar World Water Forum Ke-11.

Tentu, masyarakat dunia menanti jawabannya, apakah komitmen politik terhadap air hanya nyaring di dalam bilik bernuansa biru … atau akan diterjemahkan menjadi sejumlah kebijakan yang mendukung aksi nyata menyediakan air bagi semua orang sekaligus melestarikannya.

Editor: Achmad Zaenal M

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024