Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, pihaknya turut melibatkan asosiasi pengusaha dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses aksesi Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).

Dalam prosesnya, Airlangga menargetkan Indonesia akan resmi menjadi anggota OECD dalam 3 tahun. Untuk itu, segala perencanaan teknis harus dipersiapkan termasuk mengintegrasikan standar-standar OECD dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

“Tetapi itu adalah target internal agar seluruh stakeholder bisa bekerja bersama-sama, dan terlibat untuk dalam proses aksesi, baik itu dalam standar praktis dan juga akan melibatkan pihak Kadin, Apindo, dan pihak swasta dan seluruh stakeholder,” kata Airlangga saat konferensi pers ‘Workshop Tim Nasional OECD’ di Jakarta, Rabu.

Saat ini, Indonesia tengah berfokus untuk menyusun ‘Initial Memorandum’ sebagai pemenuhan standar dan syarat keanggotaan penuh OECD. Memorandum tersebut akan menjadi alat bagi Indonesia untuk menyampaikan kepada dunia terkait reformasi yang akan dilakukan.

Initial Memorandum mencakup 26 sektor dalam "steering commitee" OECD. Memorandum yang disusun antara lain dari sektor keuangan, ekonomi, antikorupsi, persaingan sehat, consumer policy, digital ekonomi, hingga teknologi policy.

Airlangga menjelaskan, selama berjalannya proses aksesi, Tim Nasional Percepatan OECD akan turut melibatkan semua pihak yang terkait dengan 26 sektor tersebut untuk menyelesaikan Initial Memorandum.

“Kami mengintegrasikan rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang nasional. Dan tentunya implementasi OECD ini akan melanjutkan reformasi struktural yang dilakukan Indonesia yang diawali dengan Omnibus Law of Job Creation. Di dalam implementing regulation-nya tentu kita melihat best practice yang dilakukan berbagai negara termasuk di dalam OECD,” ujarnya.

Baca juga: Indonesia susun initial memorandum untuk jadi anggota penuh OECD

Lebih lanjut, Airlangga menilai penting bagi Indonesia untuk menjadi anggota OECD agar mampu keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle-income trap.

Indonesia membidik Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita sebesar 30.300 dolar AS, dengan masyarakat kelas menengah yang mencakup 70 persen populasi  serta PDB yang mencapai 9,8 triliun dolar AS pada 2045.

Ia mengharapkan dengan adanya keanggotaan resmi OECD, Indonesia dapat menjadi negara dengan perekonomian terbesar kelima di dunia yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan dan stabilitas ekonomi global.

Baca juga: Airlangga: OECD dukung peningkatan iklim investasi di Indonesia

“Tentu kita bisa kalau target yang lebih tinggi di 12.000 dolar AS dalam 10 tahun ke depan. Kemudian dalam 20 tahun ke depan kita tingkatkan lagi menjadi 24.000 dolar AS, sampai dengan 30.000 dolar AS,” jelas Airlangga.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann menyampaikan bahwa pihaknya sudah mulai melakukan peninjauan teknis untuk 26 sektor yang dimaksud.

Peninjauan dilakukan untuk peraturan perundang-undangan, kebijakan serta praktik hukum di Indonesia agar selaras dengan standar keanggotaan OECD.

“Indonesia sebagai pemain global yang penting dan sangat dihormati juga akan memiliki suara yang penting di Dewan OECD, di mana kami mencoba dan menemukan cara terbaik ke depan bagi komunitas global untuk mengatasi beberapa tantangan bersama di zaman kita. Jadi ini adalah kesempatan bersejarah bagi OECD,” tutupnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024