Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Daerah Khusus Jakarta meminta warga di wilayah tersebut untuk aktif menyampaikan 
pengaduan pelanggaran dalam proses pemilihan kepala daerah (pilkada). 

Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi Bawaslu Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Quin Pegagan mengatakan bahwa hal tersebut ditujukan agar warga berpartisipasi aktif dalam kegiatan pencegahan serta pengawasan bersama Bawaslu.

Hal itu disampaikan saat ditemui wartawan usai kegiatan bertajuk "Publikasi dan Dokumentasi Pengawasan Penetapan Hasil Pemilihan Umum 2024" di Jakarta pada Jumat.

"Sebagai bentuk pertanggungjawaban juga, kemudian ada sebagai bentuk partisipasi masyarakat supaya lebih aktif lagi, jadi bukan hanya aktif dalam memilih tapi aktif juga melapor, membuat pengaduan," kata Quin.

Baca juga: Bawaslu Kepulauan Seribu beri pembekalan kepada Panwascam
​​​​​​​
 Adapun kegiatan tersebut diadakan oleh Bawaslu DKJ untuk meningkatkan intensitas publikasi dan dokumentasi kegiatan agar rekam jejak kinerja Bawaslu dapat diketahui publik.

"Publikasi itu kan keharusan dan sebuah hal yang memang terus kita pakai juga untuk bisa memperlihatkan kerja kita, bahwa kita memang bekerja," kata Quin.

Quin menuturkan bahwa publikasi serta dokumentasi melalui media jurnalistik penting dilakukan agar kinerja Bawaslu, yakni pencegahan dan penindakan dapat dilakukan dengan kerja sama masyarakat.

"Contohnya soal pencegahan, orang kan menganggapnya, 'oh dibiarkan nih'. Ketika terjadi pelanggaran atau dugaan pelanggaran kampanye, 'oh dibiarkan nih'," katanya.

Baca juga: Bawaslu Jakut tingkatkan kompetensi Panwascam jelang pilkada

Ketika terjadi kerawanan atau masalah juga begitu. "Makanya penting publikasi dan dokumentasi biar kita internal paham, dan publik juga paham kalau ada pelanggaran, sehingga bisa ada aduan," tutur Quin.

Karena itu, kata Quin, agar kegiatan pencegahan serta penindakan pelanggaran pemilu/pilkada dapat dilaksanakan oleh Bawaslu sehingga kegiatan seperti sosialisasi atau pembinaan kapasitas perlu publikasi.

"Seperti kita ada 'roadshow' atau sosialisasi pencegahan, kemudian ada pembinaan kapasitas. Nah itu kurang publikasi, artinya justru kita minta bantuan media dalam hal ini menghubungkan kinerja kita dengan publik," kata Quin.

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024