Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH) melakukan peninjauan perkembangan pembangunan jaringan gas bumi (jargas) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, untuk memastikan kesiapan infrastruktur energi bersih  berjalan dengan baik.

Anggota Komite BPH Migas Harya Adityawarman dalam keterangannya di Jakarta, Senin, menyampaikan penggunaan gas bumi sebagai energi bersih sejalan dengan konsep pengembangan IKN, yang mengusung konsep kota ramah lingkungan.

"BPH Migas mendukung penuh pemanfaatan gas bumi sebagai sumber energi bersih, seperti digunakan di rumah susun (rusun) IKN ini," katanya saat meninjau area pembangunan Rusun Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) di IKN, Kalimantan Timur, Sabtu (1/6/2024).

Harya, yang akrab disapa Didit, menambahkan gas bumi menjadi tulang punggung dalam transisi energi Indonesia.

Ia pun berharap para pemangku kepentingan bersinergi dalam pengembangan jargas di IKN tersebut.

"Kami berharap dengan sinergi ini pengaliran gas bumi di IKN dapat berjalan dengan lancar, baik, dan sesuai target waktu yg direncanakan," jelas Didit.

Sementara itu, Sales Area Head Kalimantan PT PGN Tbk Dedy Tulus Pambudi menjelaskan bahwa hunian yang berada di IKN sepenuhnya akan menggunakan gas bumi secara terpusat.

"Diharapkan, sebelum 17 Agustus 2024, jaringan gas sudah dipasang dan digunakan pada rusun, yang sudah aktif dan dihuni," sebutnya.

Baca juga: Kementerian PUPR: pembangunan IKN Tahap 6 direncanakan 4-5 Juni

Dalam kunjungan ke IKN itu, hadir pula Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief dan Saleh Abdurrahman. Ketiganya meninjau rumah tapak jabatan menteri dan rusun ASN. Hadir pula staf Kementerian PUPR Jeri A Ardani.


Pemantauan SPBU

Pada hari yang sama, ketiga Anggota Komite BPH Migas juga melakukan pengawasan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Balikpapan, Kalimantan Timur.

Baca juga: OIKN, SKK Migas jalin kemitraan untuk pembangunan ruang hijau di IKN

Saat kunjungan tersebut, Saleh mengapresiasi penerapan QR code dan fuel card di SPBU secara bersamaan. Dengan metode itu, pencatatan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) menjadi semakin tertib.

"Dengan adanya QR code dan fuel card lebih meyakinkan pada angka BBM yang dikeluarkan, karena kita dapat mendeteksi pelat nomor kendaraan secara berlapis," terangnya.

Langkah pengecekan melalui dua sistem itu diawali dengan pencocokan nomor polisi kendaraan dan kode QR yang dimiliki oleh pengendara, serta dilanjutkan dengan pencatatan pengisian BBM berdasarkan pembayaran dari deposit fuel card yang digunakan dalam satu hari.
Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH) Saleh Abdurrahman (kanan), Harya Adityawarman (dua dari kanan), dan Eman Salman Arief (tiga dari kanan) melakukan pengawasan di SPBU Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu (1/6/2024). ANTARA/HO-Humas BPH Migas

Sedangkan, Eman menekankan pentingnya kualitas pelayanan dan infrastruktur di SPBU sebagai bagian dari komitmen pelayanan kepada masyarakat.

"Kami melihat SPBU ini sedang direnovasi. Tentunya, ini menjadi penting agar masyarakat merasa nyaman ketika melakukan pengisian BBM," jelasnya.

Dalam pemantauan ke SPBU turut hadir Sales Area Manager Retail PT Pertamina Patra Niaga Kalimantan Timur dan Utara Ayub Ritto serta Sales Branch Manager PT Pertamina Patra Niaga Rayon I Kalimantan Timur Ferry Fernando.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024