Jakarta (ANTARA) - Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menemui jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta, Selasa, untuk membahas seputar masa depan demokrasi bangsa serta Undang-Undang Dasar (UUD).

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) saat konferensi pers usai pertemuan itu mengatakan, pimpinan MPR dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memiliki kesamaan pandangan soal demokrasi.

“Tadi kita bertemu dengan Bang Surya, kami merasakan hal yang sama. Pilihan demokrasi kita hari ini membuat kita disorientasi, lari jauh dari harapan para pendiri bangsa terhadap masa depan demokrasi kita yang sudah sebenarnya diletakkan dasarnya republik bangsa di sila ke-4,” kata Bamsoet.

Bamsoet menekankan bahwa masa depan demokrasi jangan sampai terjebak dalam pusaran mengejar angka yang hanya sekadar prosedural maupun transaksional. Demokrasi, tutur Ketua MPR, tidak boleh melenceng dari demokrasi substansial.

“Betapa kita semua mengkhawatirkan masa depan demokrasi yang terjebak dengan demokrasi angka-angka, demokrasi yang lari dari demokrasi substansial, hanya sekadar demokrasi prosedural mengejar angka, sehingga kita terjebak pada demokrasi transaksional yang begitu mahal dan ini mengancam bangsa kita, baik terhadap ideologi bangsa kita maupun persatuan dan kesatuan kita,” ucapnya.

Menurut Bamsoet, pembicaraan dengan Surya Paloh, salah satu intinya, bermuara pada urgensi mengevaluasi sistem demokrasi dan mengkaji lebih dalam Undang-Undang Dasar.

“Apakah Undang-Undang Dasar yang kita ubah empat kali dengan amandemen keempat sesuai dengan impian para pendiri bangsa? Apakah sistem demokrasi kita, pilihan kita hari ini, lebih banyak manfaatnya atau justru lebih banyak mudaratnya bagi masa depan bangsa kita? Itu yang menjadi tema sentral pembicaraan kita dengan Pak Surya,” ucapnya.

Lebih lanjut, Ketua MPR mengatakan bahwa pimpinan MPR saat ini bertekad untuk memberikan rekomendasi kepada jajaran pimpinan MPR yang akan datang, serta meyakinkan para ketua umum partai politik perihal pentingnya kajian holistik terhadap Undang-Undang Dasar.

“Kami bertekad untuk memberikan rekomendasi kepada MPR yang akan datang dan meyakinkan para ketua umum parpol pentingnya kita melakukan kajian menyeluruh terhadap Undang-Undang Dasar kita,” ucap dia.

Kunjungan pimpinan MPR ke Partai NasDem dalam rangka agenda silaturahim kebangsaan. Pada kesempatan tersebut turut hadir para Wakil Ketua MPR, yakni Ahmad Basarah, Hidayat Nur Wahid, Lestari Moerdijat, dan Amir Uskara.

Menurut Bamsoet, silaturahim kebangsaan itu sudah dijadwalkan di ujung kepemimpinan petinggi MPR saat ini. “Sebelum kita menutup kepengurusan atau kepemimpinan kami, kami ingin meninggalkan semacam catatan atau dokumen kearifan sebagai legasi dari kami,” ucapnya.

Ia menjelaskan bahwa pihaknya telah bertemu dengan sejumlah tokoh nasional, seperti Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, mantan Wakil Presiden RI Try Sutrisno, Jusuf Kalla, dan Boediono, serta mantan Ketua MPR RI Sidarto Danusubroto.

Setelah itu, kata dia, pimpinan MPR RI akan bertemu dengan mantan Ketua MPR RI Amien Rais pada Rabu (5/6) dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar pada Kamis lusa.

Di samping itu, pihaknya juga tengah mencari waktu untuk bertemu dengan Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Presiden Joko Widodo, serta ketua umum partai politik lainnya, termasuk Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, hingga presiden terpilih RI Prabowo Subianto.

“Kita juga sedang meminta waktu kepada Ibu Megawati, Pak Jokowi, kemudian para ketua parpol lain termasuk Pak Airlangga dan seterusnya, sehingga nanti terakhir kami akan bertemu dengan Pak Prabowo menyampaikan beberapa catatan dokumen masukan dari para tokoh untuk kita ke depan,” ucapnya.
Baca juga: Bamsoet ajak amalkan Pancasila sebagai "way of life" bangsa Indonesia
Baca juga: Ketua MPR RI sebut dunia internasional mengagumi Pancasila
Baca juga: MPR siap revisi Tata Tertib Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI

 

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024