Seringkali banyak informasi yang tidak akurat diterima publik mengenai seputar pemilu
Jakarta (ANTARA) - Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta dan DPRD Provinsi Bali kerja sama membahas strategi dan kebijakan hukum untuk memperoleh informasi publik menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.
 
"Seringkali banyak informasi yang tidak akurat diterima publik mengenai seputar pemilu. Karena itu, kami ingin mengetahui strategi dan kebijakan Komisi Informasi mengenai kepastian hukum bagi masyarakat jelang Pilkada serentak Tahun 2024," kata Wakil Ketua DPRD Bali Tjokorda Gede Asmara Putra Sukawati di Jakarta, Rabu.
 
Kunjungan yang berlangsung di Kantor KI DKI Jakarta, Tanah Abang Jakarta Pusat ini sekaligus menjadi momen pertukaran gagasan mengenai penyelesaian sengketa informasi menjelang Pilkada Serentak 2024.
 
Kunjungan disambut baik Ketua KI DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat serta Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) Agus Wijayanto Nugroho dan Komisioner Bidang Edukasi, Sosialisasi, dan Advokasi Aang Muhdi Gozali didampingi beberapa tenaga ahli.
 
Selain itu, Harry menyampaikan dalam tahapan pemilu ini pihaknya telah bersinergi dengan lembaga KPU DKI Jakarta dan Bawaslu DKI Jakarta.
 
Komisi Informasi pada kesempatan itu juga mendorong agar setiap daerah dapat lebih terbuka di setiap tahapan informasi pemilu, kecuali informasi yang bersifat pribadi menjadi pengecualian.
 
"Semua informasi publik yang akan di kelola adalah informasi publik sehingga dapat disajikan kepada publik. Tetapi, jika menyangkut informasi pribadi dan rahasia, pemilihnya dijaga tapi hasilnya harus dibuka dari TPS sampai tingkat provinsi," jelas Harry.
 
Harry juga mengungkap KI telah berupaya memastikan setiap badan publik menjalankan keterbukaan informasi publik. Bahkan, melakukan monitoring dan evaluasi agar mendapatkan hasil yang  informatif.
 
"Betapa sulitnya mengakses informasi,padahal pemilu pesta demokrasi. Walau aksesnya seharusnya terbuka, kita ingin memastikan tidak ada ruang gelap di setiap tahapan pemilu," ujar Harry.
 
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali Tjokorda menyoroti proses demokratisasi pemilu, keterbukaan informasi dalam prosesnya harus dirasakan masyarakat sampai kepada jaringan RT/RW.
 
"Informasi sangat cepat diterima publik, harusnya ada akurasi dalam penyebaran informasi," ujar Tjokorda.
 
Sebelumnya, Kelompok Kerja (Pokja) Daerah Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menggelar kegiatan bimbingan teknis demi suksesnya Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2024.
 
"IKIP ini sebagai gambaran untuk memotret implementasi keterbukaan informasi publik di DKI Jakarta pada 2023. IKIP juga sebagai modal perencanaan pembangunan nasional ," kata Komisioner KI DKI Jakarta Agus Wijayanto Nugroho di Jakarta, Kamis (23/5).
Baca juga: KI DKI berkoordinasi dengan RSUD terkait keterbukaan informasi
Baca juga: Edukasi keterbukaan informasi perlu berangkat dari kampus
Baca juga: Pemkot Jaktim diminta terbuka soal penyebab banjir di Condet

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024