Sorong, Papua Barat Daya (ANTARA) - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menekankan pentingnya pelibatan masyarakat adat dalam suatu pembangunan di tanah Papua agar tidak terjadi terjadi konflik seperti yang terjadi selama ini.

Hal tersebut disampaikan Wapres menanggapi unggahan poster dan tanda pagar (tagar) "All Eyes on Papua" yang viral di media sosial akhir-akhir ini.

"Kita ke depan tentu di dalam pembangunan harus ada komunikasi antara pemda dengan kepala-kepala adat dan masyarakat, sehingga tidak terjadi semacam konflik atau kesalahpahaman seperti yang terjadi selama ini," ucap Wapres memberi keterangan pers usai meninjau permukiman nelayan Malawei di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Kamis.

Wapres menekankan bahwa pelibatan masyarakat adat tidak hanya terkait dengan viralnya "All Eyes on Papua", namun juga pembangunan-pembangunan lainnya di tanah Papua.

"Ini dalam arti secara keseluruhan ke depan di dalam semua pembangunan masyarakat adat terutama ketua kepala suku itu harus dilibatkan. Ini antisipasinya," ujar Wapres.

Kendati demikian, Wapres meminta kepada seluruh pihak yang terlibat dalam permasalahan peralihan fungsi hutan adat masyarakat itu sama-sama menghormati proses hukum yang sedang berjalan saat ini.

"Kepada masalah yang sudah terjadi ini, kita harapkan karena ini sudah prosesnya di pengadilan. Tentu kita silakan nanti berproses di pengadilan," katanya.

Wapres pun mengharapkan dengan adanya komunikasi dengan baik maka permasalahan tersebut tidak terjadi kembali.

"Ke depan kita harapkan hal-hal seperti itu tidak terjadi karena mungkin dulu kurang ada komunikasi. Kita ke depan harus terkomunikasi dengan baik kepada pimpinan daerah, kepada para penjabat-penjabat gubernur, ini kita harapkan seperti itu," ucap Wapres.

Adapun unggahan poster "All Eyes on Papua" yang viral di media sosial Instagram terdapat narasi yang menyebutkan bahwa "Hutan di Papua tepatnya di Boven Digoel yang luasnya 36 ribu hektare atau lebih dari separuh luas Jakarta akan dibangun perkebunan sawit".

Selanjutnya, "Pada 27 Mei 2024, masyarakat adat Suku Awyu di Boven Digoel, Papua Selatan dan Suku Moi di Sorong, Papua Barat Daya berdemo di depan Mahkamah Agung dan menolak pembabatan hutan ini karena hutan ini adalah hutan adat tempat mereka hidup secara turun temurun serta sumber penghidupan, pangan, budaya, dan sumber air akan hilang jika hutan ini dibangun perkebunan sawit".

Kepolisian Daerah (Polda) Papua juga memberikan perhatian khusus terkait viralnya "All Eyes on Papua" tersebut.

"Ini menjadi perhatian serius, tadi saya juga sudah minta Dirkrimsus segera menurunkan tim ke lokasi, nanti bersama-sama dengan Kapolres Boven Digoel (Papua Selatan) dan Kapolres Mappi (Papua Selatan) untuk bisa melihat persoalan yang terjadi," kata Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D. Fakhiri memberikan keterangan di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Selasa (4/6).

Ia juga meminta perusahaan yang berinvestasi di tanah Papua juga dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat adat setempat.

"Saya ingatkan kepada para perusahaan yang sedang bekerja di tanah Papua bahwa sangat penting itu memperhatikan bagaimana masyarakat lokal yang ada di situ karena setiap jengkal tanah yang ada di tanah Papua ini mempunyai tuannya," kata Fakhiri.

Baca juga: BP3OKP sebut kehadiran Wapres di PBD dukung percepatan pembangunan

Baca juga: Tiga arahan Wapres agar ekonomi syariah di Papua Barat Daya optimal


Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024