Sesuai diatur dalam Undang-Undang Pilkada, memang dalam proses penanganan tidak pidana pemilu ada Sentra Gakkumdu yang melibatkan Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan
Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Seribu memperkuat koordinasi dengan pemangku kepentingan di daerah setempat  terkait tahapan pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta 2024

“Pemangku kepentingan (stakeholder) yang terlibat terdiri atas unsur Panwascam, KPU, Suku Badan Kesbangpol, Satpol PP, Sudin Dukcapil, TNI dan Polri," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Seribu Rahadi Purnomo usai rapat koordinasi yang diikuti 50 peserta dari berbagai unsur, Kamis.

Ia mengatakan rapat koordinasi ini bertujuan memberikan pemahaman, pengetahuan, dan persepsi yang sama kepada stakeholder dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

Rahadi menambahkan materi yang disampaikan dalam rapat koordinasi dengan stakeholder bertajuk "Pemilihan Kepala Daerah yang Berkualitas dan Demokratis Melalui Pengawasan Partisipatif".

"Rapat koordinasi ini akan terus bergulir, Pilkada 2024 ini bukan barang baru, pentingnya azas demokrasi pada pemilu melalui pengawasan partisipatif. Mudah-mudahan Pilkada 2024 DKI Jakarta berjalan sukses dan damai," kata dia.

Sementara itu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspemkesra) Kabupaten Kepulauan Seribu, Alawi mengatakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau pilkada ini bukan barang baru, semua stakeholder diharapkan bisa bekerja sama dalam pengamanan wilayah.

"Melalui silaturahmi Rakor ini, maka situasi dan kondisi di Kepulauan Seribu pada Pilkada diharapkan dapat berjalan aman dan nyaman," kata dia.

Sebelumnya Bawaslu Kabupaten Kepulauan Seribu juga telah memperkuat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk menindak setiap pelanggaran yang terjadi di Pilgub DKI Jakarta 2024.

"Sesuai diatur dalam Undang-Undang Pilkada, memang dalam proses penanganan tidak pidana pemilu ada Sentra Gakkumdu yang melibatkan Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan,” kata anggota Bawaslu DKI Jakarta, Sakhroji dalam Rakor Sentra Gakkumdu di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan, berdasarkan undang-undang, proses penanganan tindak pidana pemilu dalam hal penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga proses pemeriksaan pengadilan menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Menurut dia Bawaslu melakukan penyelidikan dan polisi melakukan penyidikan dan Kejaksaan sebagai penuntut.

“Kerja sama dalam Sentra Gakkumdu harus terus ditingkatkan sehingga proses penanganan pidana bisa berjalan baik. Namun hal ini juga perlu dukungan masyarakat untuk bisa terlibat langsung," katanya.
Baca juga: Bawaslu Jaksel ajak masyarakat turut jadi pengawas dalam Pilkada DKI
Baca juga: DKI Kemarin, dari MRT Jakarta hingga pelaporan pelanggaran pilkada
Baca juga: Bawaslu DKJ harapkan akses lebih ke dalam sistem KPU


Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024