Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Data dan Sarana Informatika (PDSI) Kementerian Komunikasi dan Informatika Irawati Tjipto Priyanti menyampaikan bahwa PDSI antara lain bertugas menjaga keamanan siber dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan berskala internasional di dalam negeri.

"Kita biasanya setiap ada acara internasional kita buat posko tersendiri, yang mana di situ semua pemangku kepentingan boleh berkoordinasi dengan kita untuk mengetahui apa saja misalkan kendala-kendala yang terkait keamanan siber," kata Irawati di Jakarta, Jumat.

Irawati mengatakan bahwa tugas utama PDSI adalah memastikan keamanan siber di pusat media, yang sering kali menjadi target serangan siber.

Menurut dia, keamanan siber di pusat media sangat penting karena biasanya banyak jurnalis lokal maupun internasional yang menggunakan fasilitas tersebut.

Apabila ada satu saja jurnalis yang perangkatnya terserang virus atau malware, dia mengatakan, maka dampak serangan dapat secara cepat menyebar sehingga berpotensi mengganggu jalannya acara.

PDSI berusaha memastikan server, jaringan, dan stasiun kerja yang digunakan oleh para jurnalis di pusat media aman dari serangan siber.

"Biasanya panitia menyiapkan PC-PC atau laptop di media center, yang itu jumlahnya bisa ratusan, dan setiap laptop atau PC yang disediakan tersebut kita pasangkan agen lah untuk keamanan sibernya di sana. Jadi, kita instal keamanan sibernya, sehingga pada saat peserta jurnalis datang itu sudah aman," ia menjelaskan.

Baca juga: Kemenkominfo dan BSSN kerja sama jaga keamanan siber World Water Forum
Baca juga: Pakar keamanan siber kemukakan perlunya regulasi soal kebebasan digital


Ketua Pokja Infrastruktur Informatika PDSI Suhartono mengatakan, salah satu ancaman yang sering dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan berskala internasional adalah upaya pencurian data kredensial, termasuk data paspor dalam registrasi delegasi.

Oleh karena itu, PDSI berusaha memastikan data-data yang diunggah secara daring terlindungi dengan baik.

Selain melakukan pencurian data, penyerang juga sering menggunakan metode serangan Distributed Denial of Service (DDoS) secara volumetrik.

Serangan ini ditujukan untuk membanjiri sistem dengan lalu lintas palsu sehingga akses pengguna sah ke situs web menjadi terhambat.

Walaupun tidak merusak informasi atau transaksi elektronik secara langsung, dampak serangan ini bisa sangat merugikan.

Apabila penyerang berhasil masuk ke sistem, maka penggunaan ransomware bisa menjadi salah satu ancaman serius.

Penyerang dapat menggunakan ransomware untuk mengenkripsi data dan kemudian meminta tebusan finansial sebagai imbal balik pengembalian data.

"Sedapat mungkin mereka kalau sudah masuk tentu sekarang ini kan ransomware itu yang mereka akan gunakan sebagai sesuatu yang akan ditebus dengan finance atau sebagainya," kata Suhartono.

Baca juga: Serangan 'ransomware' global meningkat 49 persen selama 2022-2023

Suhartono menyatakan bahwa PDSI menjaga keamanan siber dari awal hingga akhir kegiatan internasional guna menjaga kredibilitas Indonesia di mata dunia.

PDSI antara lain telah menjaga keamanan siber dalam pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada 2022, KTT ASEAN 2023 di Jakarta, Archipelagic and Island States Forum 2023 di Bali, dan World Water Forum 2024 di Bali.

Dalam menjaga keamanan siber di ajang-ajang internasional tersebut, PDSI di antaranya berkolaborasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS), dan Polri.

Baca juga: Serangan siber meningkat 43 persen lebih cepat di Indonesia
Baca juga: AwanPintar sebut 43 serangan siber terjadi per detik di Indonesia

 

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024