Masyarakat Papua juga harus diperlakukan adil, tidak dinomorduakan, dan justru fokus mengejar ketertinggalan dibandingkan daerah-daerah lain di Indonesia.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY ingin masyarakat Papua hidup baik dan sejahtera, ketika menanggapi All Eyes On Papua.

"Terkait All Eyes On Papua, prinsipnya begini karena kemarin juga saya ditanya pertanyaan serupa, Papua adalah wilayah Indonesia yang mulia, unik, harus kita jaga kehormatannya, kemuliaannya dan tentunya kita ingin masyarakat Papua juga hidup dengan baik dan sejahtera," ujar AHY, di Jakarta, Jumat.

Kemudian, katanya lagi, masyarakat Papua juga harus diperlakukan adil, tidak dinomorduakan, dan justru fokus mengejar ketertinggalan dibandingkan daerah-daerah lain di Indonesia, termasuk mengejar ketertinggalan dari Pulau Jawa.

Oleh karena itu kebijakan di Papua, kebijakan pembangunan ekonomi di Papua harus benar-benar tepat sasaran, melibatkan semua kalangan, masyarakat setempat, Orang Asli Papua, masyarakat adat, suku-suku yang ada di sana dilibatkan dalam pembangunan.

Tetapi juga di tingkat pusat ada kebijakan-kebijakan strategis bukan hanya untuk Papua, namun juga bagi daerah-daerah lain.

Ada sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN), kawasan-kawasan ekonomi khusus yang sedang dibangun untuk meningkatkan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan termasuk menghadirkan ketahanan pangan juga ketahanan energi.

"Kita berharap ke depan kita semakin menuju pada energi baru terbarukan, biofuel sebagai salah satu jawabannya membutuhkan bahan dasar seperti tebu, jagung, dan lain-lain memerlukan area-area lahan perkebunan. Yang penting bagi saya bagaimana ini semua ditetapkan dengan melibatkan semua pihak, termasuk Orang Asli Papua yang tinggal di sana dan yang jelas dimengertikan bahwa tujuan undang-undang itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat," kata AHY.

Kemudian juga tujuan undang-undang itu, katanya lagi, berkontribusi kepada masyarakat. Kalau ini yang bisa dijelaskan tentu harus bersabar dan juga dengan ketulusan serta akan dimengerti, sehingga pada akhirnya bertemulah kepentingan-kepentingan baik tersebut sama-sama meningkatkan pertumbuhan jangka panjang.

"Kami Kementerian ATR/BPN tidak ingin berkomentar dan tidak ingin masuk terlalu jauh termasuk urusan politiknya, tetapi yang jelas kami secara prinsip ingin memberikan dukungan bagi pertumbuhan ekonomi pembangunan, tetapi juga tetap menjaga kedaulatan dan rasa nyaman dari masyarakat di mana akan dijadikan lokasi pembangunan tersebut," kata AHY.

Tagar All Eyes On Papua viral di media sosial akhir-akhir ini. Unggahan poster yang viral di media sosial Instagram terdapat narasi yang menyebutkan bahwa "Hutan di Papua tepatnya di Boven Digoel yang luasnya 36 ribu hektare atau lebih dari separuh luas Jakarta akan dibangun perkebunan sawit".

Selanjutnya, pada 27 Mei 2024, masyarakat adat Suku Awyu di Boven Digoel, Papua Selatan, dan Suku Moi di Sorong, Papua Barat Daya, berdemo di depan Mahkamah Agung dan menolak pembabatan hutan, karena hutan itu merupakan hutan adat tempat penghidupan secara turun-temurun, serta sumber pangan, budaya, dan sumber air.
Baca juga: Mentan tinjau pengembangan kelapa sawit di Kabupaten Manokwari
Baca juga: Mentan sebut Papua Barat jadi contoh hilirisasi kelapa sawit

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024