Transisi energi bagi Indonesia itu bukan hanya sekedar mengurangi carbon emission
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dan PT Pertamina (Persero) bekerja sama untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mempercepat hilirisasi minyak dan gas (migas).

“Saya juga ingin apresiasi Pertamina untuk membentuk Pertamina Sustainibility Expert sebagai hub education and training center, dan hari ini kita akan tanda tangani kerja sama itu, utamanya untuk memperkuat ketahanan energi dan mempercepat hilirisasi migas yang environment-friendly dan juga menjanjikan kesejahteraan,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin.

Sebagai koordinator pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs), Kementerian PPN/Bappenas disebut berupaya mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan dan program nasional. Dengan itu, diperlukan kerja sama dengan para pemangku kepentingan, salah satunya PT Pertamina (Persero).

Bappenas dan PT Pertamina (Persero) menandatangani tiga Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk mengoptimalkan sumber daya dan inovasi yang dimiliki oleh sektor publik maupun swasta, sehingga dapat menciptakan dampak yang signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan. Untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi berkelanjutan, kerja sama ini juga melingkupi pemanfaatan teknologi dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Pertama ialah PKS terkait Kolaborasi Perencanaan dan Implementasi Hilirisasi Sektor Minyak dan Gas Bumi dalam Rangka Transformasi Ekonomi Indonesia. Kedua mengenai Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan dalam Program Sustainability PT Pertamina (Persero). Terakhir adalah Kolaborasi Perencanaan dan Implementasi Kebijakan Pembangunan untuk Mendukung Transformasi Indonesia.

“Kerjasama ini pasti merambat dengan banyak hal, utamanya untuk menjemput Indonesia Emas 2045 yang bersamaan dengan itu, kita ingin juga menurunkan emisi gas rumah kaca, kita ingin mencapai net zero emission. Tetapi, pada saat yang sama, kita juga memerlukan kebutuhan energi yang naiknya 4-5 kali lipat. Tentu kita inginkan energi yang environmental friendly,” ungkap Kepala Bappenas.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menyampaikan PKS yang disepakati merupakan langkah strategis karena upaya membangun ketahanan energi nasional memerlukan kolaborasi pentahelix. Mulai dengan pemerintah, badan usaha, akademisi, komunitas, dan media.

“Kami dari badan usaha, kita harus menyelaraskan gerak langkah tersebut (dengan berbagai pemangku kepentingan) mengingat peran sentral dalam ketahanan energi nasional itu yang diemban oleh Pertamina yang hari ini tidak cukup hanya untuk ketahanan energi. Kerjasama ini juga harus bisa menggulirkan nilai tambah yang lebih baik lagi dari sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, namun sekaligus juga bisa menurunkan carbon emission,” ucap Nicke.

Terkait kerja sama dengan pemerintah, pihaknya memastikan bahwa apapun keputusan corporate action (tindakan perusahaan untuk menguntungkan pemegang saham) harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dengan akademisi, Pertamina disebut akan mengembangkan SDM unggul, melalui Universitas Pertamina, untuk menjalankan semua bisnis baru yang lebih berkelanjutan dan dapat menghasilkan ekonomi hijau

Selain itu, pihaknya turut merangkul berbagai komunitas yang tergabung dalam Nusantara Sustainability Hub di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), dan pihak media sebagai penggaung informasi sekaligus kontrol sosial terhadap Pertamina agar selalu bisa mengedepankan prinsip-prinsip nilai tambah bagi Indonesia.

“Transisi energi bagi Indonesia itu bukan hanya sekedar mengurangi carbon emission, tapi yang harus mampu kemudian bisa meningkatkan PDB (Produk Domestik Bruto), dan menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja karena hari ini yang menjadi tantangan kita adalah masalah affordability. Affordability ada dua, (yakni) energinya harus makin kompetitif, yang kedua adalah daya beli harus dinaikkan. Jadi transisi energi ini harus kemudian bisa mendorong ke peningkatan PDB dan daya beli masyarakat,” ujar dia.

Baca juga: Bappenas menilai RIPPP percepat kesejahteraan Papua
Baca juga: Pemerintah susun tiga jenis rencana percepatan pembangunan di Papua


Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024