Kalau kita bicara RAPBN karena itu berasal dari Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), harus dilihat dulu adalah bagaimana kerjanya, bagaimana kinerjanya.
Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XI DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menyatakan fokus awal pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 ialah rencana kerja, bukan rencana anggaran.

“Kalau kita bicara RAPBN karena itu berasal dari Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), harus dilihat dulu adalah bagaimana kerjanya, bagaimana kinerjanya. Tentu hal ini bagaimana kebijakannya, bagaimana programnya, bagaimana kegiatannya, jangan langsung ke duitnya dulu, apalagi kita punya istilahnya ‘kalau duit mengikuti kegiatan’,” ujarnya dalam diskusi Forum Legislasi dengan tema “Mengupas RAPBN 2025 Menuju Indonesia Maju”, di Gedung Nusantara I, Jakarta, Selasa.

Setelah fokus terhadap rencana kerja, ujarnya pula, maka perlu dilakukan pemetaan terhadap berbagai rencana tersebut dengan mengandalkan riset, sehingga kerja yang hendak dilaksanakan benar-benar dapat dijalankan.

Sesudah rencana kerja dirampungkan dan dipastikan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, barulah dapat dibahas lebih lanjut terkait pendanaan untuk setiap program kerja (proker). Dalam hal ini, upaya mengumpulkan anggaran juga perlu diketahui detail agar setiap proker mendapatkan dana secara tepat sasaran.

“Kita harus memperbanyak memang collecting pendapatan kita, tapi kan kita harus siapa yang perlu di-collect itu biasanya yang besar-besar, jangan yang kecil-kecil yang di-collect,” kata Zulfikar.

Selanjutnya, pemerintah disebut perlu mengeluarkan pembelanjaan melalui APBN dalam rangka menghadirkan pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan ekonomi. Misalnya, belanja barang dan belanja pegawai yang keluar sekitar 50 persen dari APBN bisa dipakai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan

Selama ini, pemerintah dinyatakan cenderung mengandalkan konsumsi rumah tangga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Namun, pada tahun 2023, angka konsumsi rumah tangga yang sebesar 4,82 persen lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi sebanyak 5,05 persen.

“Ini harus dipikirkan sama pemerintah, terutama pemerintah yang memimpin kita sekarang ini, agar spending better-nya itu ke depan benar-benar bisa menggeliatkan kegiatan ekonomi, sehingga daya beli masyarakat itu bisa tetap terjaga. Selama sekarang ini kan kelihatannya tertekan nih, orang makin mikir untuk membelanjakan duitnya karena punya kebutuhan lebih prioritas,” ujar dia lagi.
Baca juga: Komisi III sebut RUU MK belum paripurna karena DPR fokus RAPBN 2025
Baca juga: Komisi II DPR rapat dengan KPU-Bawaslu bahas RKP dan RAPBN Tahun 2025


Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024