Jawa Barat itu isinya pasir kuarsa untuk bahan bangunan saja, kita tidak punya mineral
Bandung (ANTARA) - Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin menyebutkan bahwa pertambangan di Provinsi Jawa Barat tidak memungkinkan bagi ormas keagamaan untuk mengelolanya.

Hal ini, kata Bey ketika dihubungi di Bandung, Selasa, senada dengan beleid dari Presiden Joko Widodo terkait pemberian wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) kepada badan usaha milik Ormas Agama, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menurut Bey, jika merujuk aturan tersebut, maka izin tambang yang diperbolehkan adalah mineral dan batu bara, dan dua potensi tambang ini tidak ada di Jawa Barat.

Meski dua komoditas tambang tersebut tidak ada di Jawa Barat, pihaknya sudah meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Barat untuk menyiapkan informasi jika ada pihak dari ormas keagamaan berkonsultasi terkait hal tersebut.

"Namun tetap harus diantisipasi, juga karena sudah ada arahannya sudah jelas diperbolehkan. Kita jangan sampai tidak tahu, atau tidak bisa menjawab," katanya.

Baca juga: Pupuk Indonesia siap dukung produktivitas bawang merah di Jawa Barat

Baca juga: DKPP Jawa Barat sebut jumlah hewan kurban meningkat 15 persen


Sementara itu, Kepala DPMPTSP Jabar Nining Yuliastiani mengatakan izin tambang yang diterbitkan oleh Menteri BKPM untuk ormas memang hanya untuk pengelolaan izin tambang mineral dan batubara.

"Jawa Barat itu isinya pasir kuarsa untuk bahan bangunan saja, kita tidak punya mineral," ujarnya.

Nining mengaku sudah ada beberapa pihak yang berkonsultasi mengenai aturan baru tersebut. DPMPTSP Jabar sendiri saat ini menunggu kebijakan dari pemerintah pusat untuk masuk dalam fasilitasi sistem online single submission (OSS) untuk izin usaha yang dilakukan oleh yayasan.

"OSS itu yang masuk izin badan usaha, nah kalau ormas itu kemungkinan besar yayasan. Nantinya rencananya di OSS akan difasilitasi bahwa untuk yayasan, ormas itu bisa masuk dan melakukan pemanfaatan izin tambang," ucap Nining.

Baca juga: 5.000 orang tim pemeriksa hewan kurban diterjunkan di Jawa Barat

Baca juga: Jabar jadi provinsi dengan belanja produk dalam negeri tertinggi

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024