Saya secara tegas minta, mulai 12 Januari kemarin tidak boleh lagi ada bahan mentah yang diekspor gelondongan. Kalau ada yang melihat para pengusaha melakukan ekspor mineral mentah, bahan mentah yang diekspor, tangkap,"Jakarta (ANTARA News) - Sejumlah kebijakan ekonomi dengan tegas diambil oleh Menko Perekonomian ini demi tujuan kesejahteraan rakyat Indonesia, meski terkadang ada segelintir orang yang mengkritik kebijakan tersebut, seperti dalam kebijakan penerapan UU No 4 tahun 2009 mengenai pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).
"Saya secara tegas minta, mulai 12 Januari kemarin tidak boleh lagi ada bahan mentah yang diekspor gelondongan. Kalau ada yang melihat para pengusaha melakukan ekspor mineral mentah, bahan mentah yang diekspor, tangkap," kata Hatta menjawab pers di Jakarta, Minggu.
Sikap tegas Hatta tersebut dimaksudkan untuk melindungi kekayaan alam di perut bumi Republik ini yang diekspor secara gelondongan ke luar negeri.
"Sudah cukup kita dibodohi. Bangsa ini harus lebih maju, jangan kita dibodohin terus ngerukin tanah," tegasnya.
Terkait persoalan adanya pengangguran atas kebijakan tersebut, Hatta menegaskan, pihaknya akan terus melakukan pemantauan dan mengatur dampak pengangguran atau PHK yang akan mungkin ditimbulkan atas penerapan UU Minerba tersebut.
Sementara itu Caleg PAN Dapil DKI Jakarta III Didi Supriyanto mengatakan, kebijakan Hatta tentang UU Minerba itu harus didukung penuh.
"Hatta adalah pejuang ekonomi ini demi kesejahteraan rakyat Indonesia," ujar Didi.
Selain itu, Hatta menyatakan, pemerintah terus bertekad untuk mengendalikan laju inflasi 4,5 persen dengan plus minus 1 persen, sehingga maksimum inflasi pada tahun 2014 menjadi 5,5 persen.
"Dengan menjaga laju inflasi, maka daya beli masyarakat akan terus membaik. Jadi langkah penanganan dalam menghadapi perekonomian tahun 2014 ini adalah menjaga daya beli masyarakat dengan menjaga laju inflasi," katanya.
Berkaca pada tahun lalu, masih menurut Hatta, keberhasilan pemerintah dengan menekan laju inflasi salah satunya karena berhasil mengendalikan suplai dan stabilitas harga pangan pokok. Inflasi yang semula diperkirakan bisa mencapai 9 persen, pada kenyataannya bisa dihambat menjadi 8,38 persen.
Saat ditanya seputar program BPJS yang baru disahkan pemerintah yang dianggap akan ikut membenani keuangan negara, Hatta menyatakan, suka tidak suka, kesehatan rakyat adalah kewajiban bagi negara untuk memenuhinya.(*)
Pewarta: Ruslan Burhani
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2014
