Denpasar (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bali berkolaborasi dengan sejumlah perguruan tinggi di provinsi itu dalam upaya pencegahan kasus stunting pada balita.

Kepala BKKBN Provinsi Bali Sarles Brabar di Denpasar, Rabu, mengatakan keterlibatan perguruan tinggi, di antaranya melalui upaya sosialisasi pada masyarakat.

Baca juga: Bali raih prevalensi stunting terendah se-Indonesia

"Selain itu, membantu skrining pada remaja putri atau calon pengantin, sehingga dapat mengetahui perkembangan kesehatan mereka," ucap Sarles.

Khususnya, mahasiswa Fakultas Kedokteran, tentunya mereka sudah tahu terkait pemeriksaan kesehatan secara umum, kemudian bisa ditambah materi terkait pelayanan keluarga berencana dan isu stunting.

Sosialisasi dan skrining terkait stunting dapat dilakukan mahasiswa dalam kegiatan praktik kerja lapangan (PKL) ataupun saat kuliah kerja nyata (KKN).

"Dengan demikian, bisa diteruskan informasi penyuluhannya kepada masyarakat. Kami juga sudah melakukan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pada masyarakat," ucapnya.

Angka prevalensi stunting di Provinsi Bali pada tahun 2022 tercatat sebesar 8 persen, pada 2023 mencapai 7,2 persen. Pada 2023, Bali tercatat sebagai provinsi dengan prevalensi stunting terendah di Indonesia.

"Kami berharap hasil SSGI (Studi Status Gizi Indonesia) untuk prevalensi stunting di Bali pada 2024, akan terus turun. Targetnya 6,15 persen pada tahun  ini," ucap Sarles.

Baca juga: Sekda ungkap kendala tekan stunting dari hulu di Bali

Baca juga: Pj Gubernur Bali minta jajaran tetap kerja keras tekan stunting


Tetapi, kata Sarles, Penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya dan semua pihak berharap prevalensi stunting di 2024, bisa nol.

"Mudah-mudahan bisa zero (nol), atau bisa 2 persen atau 3 persen pada 2024. Tetapi, tentu memerlukan kerja sama semua pihak," ucapnya.

Pewarta: Ni Luh Rhismawati
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024