Pertemuan itu membahas perlunya sinergi antara negara-negara ASEAN dan mitra untuk mencapai target implementasi Konvensi IMO tentang Green House Gas
Jakarta (ANTARA) - Indonesia melalui Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mempelajari layanan pelabuhan yang ramah lingkungan di Forum Konektivitas ASEAN di Malaysia.

“Di sini (Forum Konektivitas ASEAN) kami belajar dari pengalaman Malaysia dan Korea, yang mengimplementasikan peraturan dan kebijakan terkait lingkungan dan melakukan berbagai studi kelayakan dan digitalisasi untuk operasi pelabuhan yang ramah lingkungan,” kata Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Hartanto dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut turut serta sebagai delegasi Republik Indonesia pada pertemuan ASEAN Maritime Connectivity Forum yang digelar di Penang Malaysia, Senin (10/6).

Pertemuan tersebut diselenggarakan oleh Partnerships for Infrastructure (P4I) Australia dan diikuti oleh para peserta dari negara-negara anggota ASEAN, Korea serta Australia.

Delegasi RI yang hadir terdiri atas Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, serta Atase Perhubungan Kuala Lumpur.

Baca juga: Kemenhub upayakan perkuat keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan

Baca juga: Kemenhub ingatkan penerapan ISPS Code di PT Terminal Teluk Lamong


Hartanto mengatakan salah satu isu yang dibahas pada pertemuan tersebut adalah tentang program Manajemen Rantai Pasok dan Pengiriman Hijau atau "Green Shipping and Supply Chain Management".

“Pertemuan itu membahas mengenai perlunya sinergi antara negara-negara ASEAN dan mitra untuk mencapai target implementasi Konvensi IMO tentang Green House Gas,” ungkap Hartanto.

Penerapan Green Shipping, lanjutnya, memiliki banyak tantangan, di antaranya adalah masih sulitnya menemukan pangsa pasar pelayaran yang tepat dan biaya yang masih relatif besar.

Lebih lanjut, terkait dengan Digitalisasi dan Automasi Pelabuhan, dibahas mengenai integrasi berbagai aplikasi digital yang ada di pelabuhan.

“Dengan diwajibkanya penerapan Maritime Single Window untuk pertukaran informasi secara elektronik pada negara-negara yang meratifikasi IMO FAL Convention, diharapkan dapat meningkatkan kelancaran dan ketahanan rantai pasok,” ujar Hartanto.

Hartanto menjelaskan terdapat empat tantangan digitalisasi pelabuhan di negara ASEAN, yaitu terbatasnya biaya untuk digitalisasi, terbatasnya kapasitas tenaga kerja yang kompeten, integrasi sistem dan teknologi baru, serta penerapan PCS (Port Community System).

“Kita perlu menyusun kerangka regulasi nasional dan roadmap implementasi green shipping corridor, automasi dan integrasi digital pelabuhan, serta autonomus shipping dengan melibatkan para pemangku kepentingan dalam maritime cluster,” kata Hartanto.

Baca juga: KPLP Kemenhub amankan kapal dari upaya perampokan di perairan Batam

Baca juga: Kemenhub kirim KN Trisula wakili Indonesia di ajang Marpolex Filipina


Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024