Kemenko PMK fokus pada dua tema reformasi birokrasi tematik atau yang di hilir, yaitu percepatan penurunan kemiskinan ekstrem dan percepatan penurunan stunting, yang tentu sudah sejalan dengan peta jalan reformasi birokrasi tahun 2020-2024
Jakarta (ANTARA) - Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) R Nunung Nuryartono menyatakan reformasi birokrasi fokus menurunkan angka kemiskinan ekstrem dan stunting.

“Kemenko PMK fokus pada dua tema reformasi birokrasi tematik atau yang di hilir, yaitu percepatan penurunan kemiskinan ekstrem dan percepatan penurunan stunting, yang tentu sudah sejalan dengan peta jalan reformasi birokrasi tahun 2020-2024,” kata Nunung dalam Seminar Nasional Revolusi Mental di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis.

Kedua tema reformasi birokrasi tematik tersebut telah sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem serta Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Penetapan fokus reformasi birokrasi tematik pada dua sisi (hulu dan hilir), kata dia, diharapkan mampu memberikan daya ungkit untuk pencapaian program prioritas nasional yang dampaknya dapat secara langsung dirasakan oleh masyarakat dan dapat diimplementasikan secara berkelanjutan dalam tata kelola organisasi di Kemenko PMK.

Baca juga: Menteri PANRB: Reformasi birokrasi selaras dengan tujuan pembangunan

“Reformasi birokrasi merupakan salah satu agenda prioritas pembangunan nasional. Berdasarkan arahan Presiden, terdapat tiga tujuan reformasi birokrasi, pertama, mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil. Kedua, mewujudkan birokrasi yang manfaat kebijakannya dirasakan oleh masyarakat, serta yang ketiga mewujudkan birokrasi yang lincah dan cepat,” paparnya.

Di dalam peta jalan reformasi birokrasi, pemerintah memperkenalkan istilah double track fokus reformasi birokrasi dengan fokus penyelesaian isu-isu di hulu yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang kemudian disebut reformasi birokrasi secara umum, serta fokus penyelesaian isu-isu di hilir atau yang berkaitan langsung dengan prioritas pembangunan nasional, atau reformasi birokrasi tematik.

Ia juga mengemukakan reformasi birokrasi yang dilakukan atas kolaborasi pemerintah telah sesuai dengan arahan Presiden yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, yang mengedepankan empat poin utama yang harus dilakukan untuk mencapai Indonesia Emas 2045.

Baca juga: Kemenko PMK: 1.000 HPK berpengaruh ciptakan kualitas SDM berkelanjutan

“Pertama, stabilitas bangsa ini harus terjaga. Yang kedua, adanya keberlanjutan dan keseimbangan kepemimpinan. Yang ketiga, pembangunan Ibu Kota Nusantara untuk pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa, dan keempat adalah kualitas sumber daya manusia,” ucapnya.

Ia menekankan pada tahun 2045 Indonesia ditargetkan akan menjadi negara maju dan salah satu dari lima kekuatan ekonomi dunia dengan parameter yang pertama yakni pendapatan per kapita setara dengan negara maju atau sekitar 30.300 dolar AS.

“Kedua, tingkat kemiskinan menuju 0 persen pada kisaran 0,5-0,8 persen. Ketiga, tingkat pengangguran terbuka sekitar empat persen. Keempat, angka kematian bayi yang rendah, yaitu di bawah delapan per 1.000 kelahiran. Dan yang kelima, angka melek huruf tinggi, yang ini ditandai dengan angka rata-rata lama sekolah 12 tahun,” tuturnya.

Hal tersebut, lanjut dia, untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 yakni Nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan, yang mengutamakan nilai-nilai nasionalisme, demokrasi, dan hak asasi manusia, keadilan sosial, ekonomi kerakyatan, kemandirian nasional, pengembangan sektor maritim dan keberlanjutan pembangunan.

Baca juga: Ekonom: Indonesia harus tumbuh berkelanjutan untuk capai visi 2045
Baca juga: Kemendagri ajak pemda wujudkan visi Indonesia Emas 2045


 

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024