Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar sosialisasi gerakan anti pencucian uang kepada ratusan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu di Gedung Mitra Praja Jakarta. 

"Kami menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendidikan Antikorupsi dan anti pencucian uang berupa pembekalan kepada pejabat di lingkungan Kabupaten Kepulauan Seribu," kata Kepala Inspektorat DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat saat membuka Bimtek itu, di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan ini sebagai persiapan untuk mengajarkan nilai-nilai budaya antikorupsi ke satuan pendidikan melalui ”Gerakan Pejabat Mengajar” sekaligus menjadi teladan dalam budaya antikorupsi di lingkungan kerja masing-masing.

"Setelah mendapatkan pembekalan, para pejabat ini nantinya akan mengajarkan kepada pelajar sekolah tentang nilai integritas dan pencegahan korupsi. Kami bangun sejak usia dini untuk menyongsong Indonesia Emas 2045," kata dia.

Pihaknya bersinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Baca juga: Sekda DKI minta jajaran buat zona integritas terus menerus

Menurut dia, pembekalan materi ini untuk memastikan penegakan hukum yang berkeadilan, meningkatkan upaya penyelamatan, upaya pengembalian dan pemulihan keuangan negara.

"Nantinya implementasi pendidikan antikorupsi tidak hanya dilakukan di satuan pendidikan, tetapi juga melibatkan banyak pemangku kebijakan profesional, akademisi dan praktisi lainnya," katanya. 

Data Indeks Persepsi Korupsi (corruption perception index/CPI) pada 2023 dari Transparency International menunjukkan, Indonesia dalam lima tahun terakhir, trennya menurun.

Pada 2019 dengan skor 40 dan kemudian terjun bebas menjadi 34 pada 2022. 

Lalu, pada CPI 2023, Indonesia masih berada di skor 34/100 dan berada di peringkat 115 dari 180 negara yang disurvei. 

Skor 34/100 ini sama dengan skor CPI 2022.

Baca juga: KPK lakukan pendidikan anti korupsi terhadap pejabat administrator

Penyakit masyarakat
Sementara itu, Bupati Kabupaten Kepulauan Seribu Junaedi mengatakan korupsi merupakan penyakit masyarakat bahkan penyakit pembangunan wilayah sehingga dengan pembekalan kepada para pejabat ini dapat menjadi aparat yang anti korupsi dan bisa membangun untuk kemakmuran rakyatnya.

Pihaknya telah mempersiapkan pejabat yang nanti akan memberikan edukasi kepada pelajar di lingkungan sekolah Kepulauan Seribu, sehingga menjadi bekal yang cukup dalam memberikan penyuluhan kepada pelajar.

Ia mengatakan ketika mereka terjun ke masyarakat dapat mendidik untuk tidak lagi mudah terpengaruh bertindak koruptif dan menjadi garda terdepan dalam memerangi korupsi.

"Kami berharap dalam menyongsong Jakarta menuju kota global dan Indonesia emas 2045, sikap mental, budaya dan perilaku antikorupsi yang kuat telah mengakar dan tertanam kuat di dalam jiwa dan kepribadian para generasi penerus," katanya.

Berkesinambungan
Kepala Pusat Pemberdayaan Kemitraan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) Supriadi mengapresiasi yang telah menyelenggarakan kegiatan tersebut, mengingat pendidikan antikorupsi berkesinambungan dengan anti pencucian uang.

Baca juga: Penanganan dugaan korupsi Firli dinilai terkendala pangkat

Ia berharap melalui kegiatan ini dapat meningkatkan penurunan angka indeks korupsi dan menyadarkan kepekaan masyarakat terhadap tindak pidana pencucian uang.

Menurut dia, DKI Jakarta merupakan pusat ekonomi dan keuangan yang terindikasi sebagai daerah berisiko tinggi akan pencucian uang.

"Maka itu untuk membangun kewaspadaan kegiatan ini sangat penting dan kami berupaya untuk multi 'sharing' agar pencucian uang tidak terjadi di kota Jakarta khususnya Kepulauan Seribu," kata dia.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024