Ambon (ANTARA) - Anggota DPR RI dari Dapil Maluku Saadiah Uluputty meminta pemerintah benar-benar mengkaji ulang kebijakan uang kuliah tunggal (UKT) di perguruan tinggi negeri.

“Kita sudah menyampaikan masukan kepada kementerian yang bermitra dengan beberapa komisi di DPR RI, jangan sampai ada regulasi yang membuat hilangnya kesempatan anak-anak yang punya bakat potensial untuk mengakses pendidikan,” kata Saadiah, di Ambon, Kamis.

Menurut dia, pemangku kebijakan harus bisa melihat daerah-daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) terutama di Maluku yang mempunyai persoalan khusus terkait infrastruktur dan tata kelola pendidikan.

“Semua orang punya hak untuk bisa mendapatkan layanan pendidikan baik yang kaya dan kurang mampu dari pusat-pusat ibu kota maupun pelosok-pelosok,” ujarnya.

Ia mengatakan, hal ini penting diperhatikan karena pendidikan merupakan satu alat vital yang penting untuk membentuk sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang mumpuni.

“Karena ini bicara tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak sekadar hanya sebuah simbol gitu saja,” katanya menjelaskan.

Saadiah juga menekankan pentingnya transparansi dalam penentuan besaran UKT. Ia meminta pemerintah untuk memastikan bahwa setiap perguruan tinggi memiliki mekanisme yang jelas dan transparan dalam menentukan kategori dan besaran UKT bagi mahasiswa.

"Transparansi dalam penentuan UKT sangat penting agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Setiap perguruan tinggi harus memiliki mekanisme yang jelas dan akuntabel dalam menentukan besaran UKT," tambahnya.

Selain itu, Saadiah mendesak pemerintah untuk meningkatkan jumlah beasiswa dan bantuan pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu.

Menurutnya, beasiswa dan bantuan pendidikan merupakan salah satu solusi efektif untuk meringankan beban biaya kuliah bagi mahasiswa yang membutuhkan.

"Beasiswa dan bantuan pendidikan harus diperluas dan ditingkatkan agar lebih banyak mahasiswa yang dapat mengakses pendidikan tinggi tanpa terbebani oleh biaya yang tinggi. Ini adalah investasi bagi masa depan bangsa," tegas Saadiah.

Baca juga: UNS pastikan tak naikkan UKT dan IPI 2024

Baca juga: UI tindaklanjuti pembatalan kenaikan UKT dari Kemendikbudristek


Pewarta: Winda Herman
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024