Prioritas berikutnya adalah kegiatan untuk pemenuhan 45 indikator utama pembangunan yang ditetapkan
Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mengajukan pagu indikatif untuk Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar Rp4,609 triliun untuk menjalankan program dukungan manajemen (76,51 persen) dan program penyediaan dan pelayanan informasi statistik (23,49 persen).

“Kalau dilihat per program, untuk program penyediaan dan pelayanan informasi statistik besarannya adalah Rp1.082,77 miliar, sementara untuk program dukungan manajemen sebesar Rp3.526,89 miliar,” ucap Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis.

Ia menuturkan bahwa anggaran tersebut akan digunakan untuk berbagai kegiatan prioritas selama 2025, seperti memastikan ketersediaan statistik untuk asumsi makro, sasaran pembangunan, serta indikator pembangunan.

Berbagai data yang dibutuhkan untuk ketiga hal tersebut, lanjutnya, meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, kemiskinan, kemiskinan ekstrem, tingkat pengangguran terbuka, rasio gini, Indeks Modal Manusia, Indeks Pembangunan Manusia, Nilai Tukar Petani (NTP), serta Nilai Tukar Nelayan (NTN).

Amalia mengatakan bahwa prioritas selanjutnya adalah pelaksanaan berbagai kegiatan statistik penting yang harus dilaksanakan BPS karena diperlukan oleh para pemangku kepentingan, seperti data Potensi Desa (Podes), data Industri Besar Sedang (IBS), data Industri Mikro Kecil (IMK), dan sebagainya.

“Prioritas berikutnya adalah kegiatan untuk pemenuhan 45 indikator utama pembangunan yang ditetapkan dan digunakan oleh para K/L (Kementerian/Lembaga) dan stakeholder terkait dalam memantau progres pembangunan Indonesia,” ujarnya.

Selain itu, ia menyatakan bahwa pihaknya juga memiliki kegiatan prioritas untuk pemenuhan OECD Accession Core Principles for Committee on Statistics and Statistical Policy yang merupakan komite di bawah tanggung jawab BPS.

Mengingat banyaknya kegiatan prioritas yang perlu diimplementasikan tersebut, pihaknya pun meminta persetujuan akan tambahan anggaran kepada Komisi XI DPR RI.

Amalia menyampaikan bahwa tambahan anggaran tersebut untuk merealisasikan OECD Accession Core Principles for Committee on Statistics and Statistical Policy, memenuhi baseline kegiatan Sensus Ekonomi 2026, Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), dan proyek prioritas, serta memastikan ketersediaan dan keberlanjutan 45 indikator pembangunan.

“Tentunya dalam rangka memenuhi kebutuhan

penyediaan statistik nasional dan penugasan-penugasan yang memang spesifik harus dilakukan pada 2025, kami mengusulkan tambahan sebesar Rp2,24 triliun,” imbuhnya.

Baca juga: Komisi XI DPR RI setujui pagu anggaran BPS Rp4,69 T dalam RAPBN 2024

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024