Sehingga setelah jadi, angka itu memang sudah melalui verifikasi dan validasi
Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan bahwa perilisan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pertama tahun ini dimajukan menjadi 1 Juli 2024 agar data tersebut dapat segera digunakan oleh para pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan.

“Sebenarnya itu kebiasaannya dirilisnya 15 Juli, ini saja sudah kami percepat dua minggu untuk segera menjadi masukan para pemangku kepentingan yang membutuhkan data ini,” kata Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, Kamis.

Ia menuturkan bahwa pelaksanaan survei tersebut cukup rumit dan memakan waktu. Pengambilan data Susenas pertama tahun ini dilaksanakan pada Maret dan April lalu, sementara pengolahan datanya dilakukan sepanjang April, Mei, hingga Juni.

Menurutnya, proses tersebut membutuhkan waktu yang lama karena selain diselenggarakan secara nasional, survei tersebut juga dilakukan secara komprehensif sehingga data yang dihasilkan sudah teruji keakuratannya melalui verifikasi dan validasi.

“Karena datanya harus dipastikan, dikonsolidasikan di tingkat kota dan kabupaten, kemudian provinsi, dan kemudian divalidasi kembali datanya itu, serta diverifikasi. Sehingga setelah jadi, angka itu memang sudah melalui verifikasi dan validasi,” jelas Amalia.

Terkait Susenas kedua pada tahun ini, ia menuturkan bahwa rencananya kegiatan tersebut diadakan pada September mendatang.

Selain Susenas 2024, program prioritas pihaknya tahun ini juga meliputi penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Statistik yang telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023 dan 2024.

“Kami pada saat ini sudah ada pembahasan dengan Baleg (Badan Legislasi) karena ini merupakan RUU inisiatif DPR. Sampai saat ini tahapnya adalah pada penyusunan naskah akademis dan draft awal RUU,” ujarnya.

Selain Susenas dan penyusunan RUU Statistik, BPS juga memiliki berbagai kegiatan prioritas lainnya tahun ini, seperti Sensus Pertanian 2023 Lanjutan, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Februari dan Agustus, serta Pendataan Potensi Desa, di samping survei rutin bulanan terkait inflasi dan neraca perdagangan.

Baca juga: Menko: "Automatic adjustment" untuk antisipasi pembiayaan program
Baca juga: Petakan pengangguran dan ekonomi BPS Yogyakarta gelar dua survei


Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024