Ketika isu khilafah digulirkan, justru akan merusak agenda besar kemerdekaan Palestina.
Jakarta (ANTARA) - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengingatkan masyarakat untuk bertindak secara rasional dalam memberikan dukungan kepada Palestina sehingga tidak bertentangan dengan hukum maupun norma.

"Dalam mengaktualisasikan dukungan, jangan sampai melanggar hukum dan juga harus rasional. Artinya begini, harus dalam koridor hukum yang berlaku dan tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan kriminal," ucap Pengurus Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PBNU M. Najih Arromadloni dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Jumat.

Najih mencontohkan hal-hal yang tidak boleh terjadi saat menunjukkan dukungan kepada Palestina, di antaranya adalah membakar fasilitas umum atau melakukan serangan terhadap kedutaan asing.

Menurut dia, upaya masyarakat Indonesia memberikan dukungan sesuai dengan koridor yang berlaku akan sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia terhadap Palestina.

Kemerdekaan Palestina, kata dia, merupakan bagian dari amanat UUD NRI Tahun 1945 dan sudah dimulai ketika Konferensi Asia-Afrika 1955.

"Konferensi Asia-Afrika yang tahun depan akan kembali digelar dalam rangka peringatan 70 tahun Konferensi Asia-Afrika yang pertama pada tahun 1955. Indonesia memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui berbagai jalur, melalui jalur PBB, OKI (Organisasi Konferensi Islam), hingga Mahkamah Internasional," imbuh Najih.

Najih menekankan agar perjuangan membela Palestina dengan cara yang terhormat, legal, dan rasional.

Ia berpesan jangan sampai menimbulkan destabilisasi sosial di tempat umum atau bahkan di tingkat nasional dengan secara sistematis menyebarkan narasi yang menyesatkan publik.


Baca juga: Indonesia minta Finlandia akui Palestina
Baca juga: Palestina siapkan rencana rehabilitasi pascaperang untuk Gaza


Perjuangan Indonesia terhadap Palestina, lanjut dia, jangan dinodai dengan slogan-slogan yang justru akan merusak esensi dari cita-cita kemerdekaan Palestina itu sendiri. Misalnya, menumpangi isu pentingnya kemerdekaan Palestina ini dengan tambahan ideologi khilafah.

"Harus diakui bahwa ide khilafah sebagai sistem pemerintahan itu ditolak di seluruh dunia. Ketika isu khilafah digulirkan, justru akan merusak agenda besar kemerdekaan Palestina," ucapnya.

Di samping itu, dia menekankan pentingnya berfokus pada isu utama dalam mendukung Palestina, yakni kemanusiaan karena pada dasarnya persoalan Palestina bukan hanya persoalan agama saja.

Tema kemanusiaan yang lebih umum dan dapat diterima oleh semua kalangan, menurut Najih, akan lebih efektif menarik dukungan semua pihak. Apalagi, tidak semua warga yang menjadi korban di Palestina beragama Islam.

Dengan menggaungkan isu kemanusiaan, kata dia, banyak negara mayoritas non-muslim yang membantu rakyat Palestina seperti Spanyol, Irlandia,  Norwegia, dan Kolombia yang bukan negara Islam ikut memberikan bantuan.

"Bahkan, akhirnya ada pergolakan dari dunia akademisi di Amerika Serikat dan Inggris, mereka mengecam pemerintahnya sendiri karena dianggap memuluskan serangan Israel ke Palestina. Hal ini bisa terjadi karena ada dorongan untuk menarasikan penderitaan rakyat Palestina sebagai isu kemanusiaan, bukan pertentangan ideologi," imbuh Najih.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024