Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memandang bahwa pekerja rumah tangga harus diakui hak-haknya, sehingga keberadaan RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) penting untuk segera disahkan menjadi undang-undang.

"Sudah saatnya PRT selaku warga negara Indonesia dihormati dan diakui hak-haknya sebagaimana telah dijamin oleh konstitusi," kata Wakil Ketua Komnas Perempuan, Olivia Salampessy di Jakarta, Jumat.

Baca juga: Dua dekade di DPR, Komnas Perempuan desak RUU PPRT segera dibahas

Dikatakannya, tanggal 16 Juni diperingati sebagai Hari Pekerja Rumah Tangga Internasional, yang bertepatan dengan ditetapkannya Konvensi ILO 189 dan Rekomendasi 201 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga yang diadopsi oleh Organisasi Perburuhan Internasional di tahun 2011.

Sehingga, 16 Juni merupakan momen yang sangat berarti bagi kehidupan para pekerja rumah tangga dalam memperjuangkan perlindungan yang lebih baik.

"Bagi Komnas Perempuan momentum peringatan Hari Pekerja Rumah Tangga Internasional tahun ini memiliki nilai strategis pada situasi kritis memperjuangkan RUU PPRT," kata Olivia Salampessy.

Menurut dia, selama ini PRT telah bekerja khusus untuk mengurus rumah tangga dan anggota keluarga di dalamnya yang masuk dalam kategori kerja perawatan.

Sejalan dengan perkembangan sosial dan ekonomi, khususnya meningkatnya permintaan keterlibatan perempuan dalam pasar tenaga kerja, jenis pekerjaan ini mengalami transformasi dari kerja tak berbayar yang bercorak perhambaan menjadi kerja reproduksi sosial yang menjadi bagian dari sektor jasa.

Baca juga: Kasus KDRT ART di Jaktim, Komnas desak RUU PPRT segera disahkan


Baca juga: Komnas Perempuan apresiasi penanganan kasus penyekapan PRT di Jakbar
"Namun, sistem yang ada mengkonstruksikan pekerja rumah tangga adalah sektor kerja tidak produktif yang dikerjakan sebagai bagian dari pekerjaan kodrat yang tidak membutuhkan keahlian," katanya.

Oleh karena itu, lanjutnya, pekerjaan rumah tangga seolah tidak membutuhkan pengaturan formal, melainkan hasil negosiasi, bahkan berdasarkan kerelaan.

Komnas Perempuan juga mengajak seluruh pihak untuk memperbesar dorongan dan desakan terhadap pembahasan RUU PPRT agar proses legislasi RUU PPRT tidak memulai kembali dari awal.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024