Jakarta (ANTARA) - Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika berpendapat rencana akuisisi sumber beras di Kamboja oleh Perum Bulog merupakan terobosan yang sangat bagus karena investasi lahan di Indonesia kini semakin mahal.

Melalui akuisisi perusahaan beras di Kamboja, ia mengatakan Indonesia tidak perlu lagi mengimpor beras.

"Kalau perlu Bulog itu mengakuisisi lahan-lahan di Vietnam, Thailand, atau Australia," ujar Yeka saat ditemui usai acara media briefing di Jakarta, Jumat.

Dengan demikian, dia menyebutkan beras Bulog nantinya bisa berasal dari beras yang ditanam oleh petani di Vietnam, Thailand, atau Kamboja, di mana lahan di negara-negara tersebut masih murah, sehingga biaya produksinya pun jauh lebih murah.

"Ini penting sekali sehingga modalnya dari kita, diambil untuk kita sendiri, sehingga jauh lebih murah. Harapannya jangan sampai kalau sudah seperti itu beras impor masih mahal, itu terlalu namanya," katanya menambahkan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa Perum Bulog akan melakukan akuisisi sumber beras dari Kamboja.

"Bulog juga akan akuisisi beberapa sumber beras di Kamboja. Presiden (Joko Widodo) tadi sudah memerintahkan saya untuk kita tindak lanjuti," kata Luhut di sela menghadiri HUT Ke-52 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Jakarta, Senin (10/6).

Luhut menyampaikan bahwa akuisisi tersebut dilakukan atas perintah dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).

Menanggapi pernyataan itu, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan bahwa pihaknya siap menindaklanjuti arahan dan penugasan pemerintah terkait kerja sama ekonomi dan investasi pangan, khususnya terkait beras dengan negara Kamboja.

"Sejauh ini Bulog juga sudah melakukan kerja sama perdagangan beras dengan Kamboja baik dengan skema b to b maupun skema g to g di tahun 2023 dan awal 2024," ucap Bayu saat dihubungi di Jakarta, Rabu (12/6).
Baca juga: Ombudsman selamatkan kerugian masyarakat Rp398,96 miliar di 2021-2024
Baca juga: Ombudsman sebut mayoritas laporan masuk terkait sektor keuangan
Baca juga: Ombudsman tangani 242 laporan pelayanan sektor ekonomi pada 2021-2024

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024