Keberhasilan Bupati Luwu Utara dalam menurunkan angka stunting sampai 14 persen patut menjadi contoh bagi kabupaten/kota lain
Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dr. Hasto Wardoyo mengapresiasi penurunan stunting di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, yang mencapai 14,3 persen, dari sebelumnya 29,8 persen di tahun 2022, menjadi 15,5 persen di tahun 2023.

"Kalau di Indonesia semua Bupati seperti Bu Indah (Bupati Luwu Utara), saya yakin semua masalah stunting selesai, sangat detail, jelas, dan hasilnya nyata," ujar Hasto dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.

Menurutnya, keberhasilan Bupati Luwu Utara dalam menurunkan angka stunting sampai 14 persen patut menjadi contoh bagi kabupaten/kota lain, karena kabupaten tersebut menjadi satu-satunya yang berhasil menurunkan stunting di atas 12 persen, setelah dirinya keliling seluruh Indonesia dan membandingkan dengan kabupaten/kota lain.

Setelah memberikan materi mengenai program Pembangunan keluarga, kependudukan, keluarga berencana (Bangga kencana) dan percepatan penurunan stunting, Hasto juga meninjau pelayanan KB ke Puskesmas Masamba.

Selain itu, dirinya juga meninjau langsung gelar produk Dapur sehat atasi stunting (Dashat) hasil kreasi para ibu dari desa-desa di Luwu Utara.

Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani menyebutkan penurunan stunting di daerah yang dipimpinnya merupakan yang terbesar di Sulawesi Selatan.

Baca juga: BKKBN minta pemda percepat audit kasus stunting sesuai jadwal
Baca juga: BKKBN minta kader ukur balita dengan benar selaraskan data stunting


"Kalau kita lihat perkembangan kasus stunting di Luwu Utara, dari data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) ada peningkatan signifikan pada tahun 2022. Kaget semua, ternyata meningkat tajam, lalu kami gerakkan semua, mengeroyok, sehingga tahun 2023 di bawah rata-rata nasional dan provinsi,” kata Indah.

Ia mengemukakan kunci sukses yang digunakan Luwu Utara dalam mencapai keberhasilan tersebut berkat komitmen yang kuat dan konsistensi.

"Kalau komitmen, saya yakin semua kabupaten/kota mempunyai komitmen yang kuat, tetapi kadang konsistennya kurang. Saya kira ini kunci dari bergeraknya seluruh elemen," ucapnya.

Indah bahkan juga turun langsung ke setiap kecamatan. Selain itu, Luwu Utara juga melakukan konvergensi anggaran dari APBD, Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS), serta melibatkan komponen lain untuk mengambil bagian.

"Terdapat dukungan dari TNI dan Polri. Bahkan, beberapa waktu yang lalu Babinsa kami mendapatkan penghargaan tingkat nasional," tuturnya.

Terkait kenaikan stunting yang tajam di 2022, ia mengaku langsung melakukan penelusuran terkait penyebabnya.

"Akhirnya kami melihat bahwa permasalahan stunting ada di sumber daya manusia. Ini menjadi komitmen bagi kami untuk terus mengedukasi, memberdayakan, mengembangkan kapasitas dan kompetensi,” ujar dia.

Ia juga mengutarakan, hingga hari ini, semua kader di Luwu Utara telah mengikuti pelatihan, utamanya dalam melakukan pengukuran dan penimbangan balita sehingga data menjadi valid, serta tak kalah pentingnya, alat antropometri yang terstandar juga diperhatikan.

Sebagai informasi, Kabupaten Luwu Utara memiliki jumlah penduduk 333.127 jiwa, dan saat ini, jumlah Keluarga Risiko Stunting (KRS) tercatat sebanyak 11.666 keluarga.

Baca juga: Pentingnya pencegahan faktor risiko pada penanganan stunting
Baca juga: Muhadjir: Pemda bisa gunakan infrastruktur sosial atasi stunting

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024