Jakarta (ANTARA) - Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI meminta jemaah calon haji 1445 Hijriah yang tidak memiliki visa haji atau visa non-haji agar segera kembali ke tanah air untuk menghindari sanksi berat dari Pemerintah Arab Saudi.

“Jika tetap memaksakan berhaji, mereka akan terkena sanksi tegas dari Pemerintah Arab Saudi, termasuk denda 10.000 rial dan larangan masuk ke Arab Saudi selama sepuluh tahun,” kata Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi di Kantor Daerah Kerja Bandara Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Jumat (14/6), sebagaimana keterangan tertulis diterima di Jakarta, Sabtu.

Baca juga: Timwas Haji DPR bentuk pansus evaluasi penyelenggaraan Haji

Ashabul mengonfirmasi bahwa meskipun ada yang telah ditangkap dan dideportasi, masih terdapat jemaah calon haji Indonesia tanpa visa haji yang berada di Makkah.

Di sisi lain, pemerintah setempat menegaskan akan menindak mereka yang menggunakan visa non-haji, termasuk visa ziarah dan umrah.

“Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, cukup banyak jemaah calon haji yang masih berusaha melaksanakan ibadah haji dengan visa non-haji,” katanya.

Menurut Ashabul, penggunaan visa non-haji berdampak buruk pada penyelenggaraan haji, terutama terkait melebihi kapasitas di Arafah dan Mina.

“Jika jemaah sudah overcapacity (melebihi kapasitas), akan mengganggu kenyamanan, ketertiban, dan bahkan keselamatan jemaah,” ucapnya.

Baca juga: Hindari Penjara atau Denda Rp 43 Juta, Wisnu Wijaya Imbau Jemaah Tanpa Visa Haji Kembali ke Tanah Air

Ia mencontohkan kejadian pada tahun 2023. Ketika itu, tenda di Mina yang seharusnya diisi oleh 200 orang, justru diisi hingga 400 orang oleh jemaah yang tidak menggunakan visa haji.

“Ini membuat Kementerian Agama terlihat bertanggung jawab atas kekacauan tersebut, padahal ini ulah oknum-oknum tidak bertanggung jawab,” ucap Ashabul.

Untuk memasuki Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina), tambah dia, jemaah haji harus memiliki tasrih. Menurut Ashabul, banyaknya jemaah visa non-haji yang memiliki tasrih ini menunjukkan adanya pihak-pihak berwenang yang membantu mereka secara ilegal.

Di sisi lain, dia mengatakan bahwa masalah ini muncul akibat tingginya animo umat Islam di Indonesia untuk berhaji dan lamanya masa tunggu. “Karena antrean panjang hingga 40 tahun, muncullah upaya-upaya lain untuk berhaji dengan visa non-haji,” katanya.

Setelah penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, Komisi VIII DPR akan mengadakan rapat kerja dengan Kementerian Agama dan mengundang Pemerintah Arab Saudi serta Kementerian Perhubungan untuk mencari solusi atas persoalan tersebut.

“Kami perlu menemukan solusi bersama untuk mengatasi masalah penggunaan visa non-haji ini,” ucap Ashabul.

Baca juga: Anggota Timwas Haji Usulkan Pembentukan Pansus untuk Atasi Permasalahan Haji
Baca juga: Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Perketat Mitigasi Kesehatan Jemaah Jelang Puncak Haji
Baca juga: Pemerintah Arab Saudi Perketat Akses Menuju Armuzna Menjelang Puncak Haji
 

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024