"Dari tahun ke tahun, pencapaian dari hasil kelautan dan perikanan semakin baik dan menjanjikan sehingga laut semakin menjadi komoditas atau harapan bagi perekonomian dan menjadi kontributor penting dalam perekonomian," kata Sharif pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan 2014, di Jakarta, Selasa.
Sharif mengatakan selama periode tahun 2013, pencapaian dari sembilan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan KKP telah melampaui target. Diantaranya, PDB Perikanan tumbuh 6,45 persen berada di atas PDB pertanian dan PDB nasional.
"Produksi perikanan mencapai 19,56 juta ton, jauh melebih target yang ditetapkan," ujar Sharif.
Menurut Sharif, nilai ekspor hasil perikanan terus meningkat dengan capaian 4,16 miliar dolar AS tahun 2013. Selain itu, produksi garam rakyat telah menjadikan swasembada garam konsumsi sejak tahun 2012.
Ia menambahkan, program pengentasan kemiskinan melalui PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan juga berhasil meningkatkan produktivitas.
"Upaya percepatan pengurangan kemiskinan di bidang perikanan dan kelautan melalui program PNPM Mandiri KP menunjukan peningkatan produksi perikanan, peningkatan pendapatan, dan penambahan jumlah tabungan kelompok," kata Sharif menjelaskan.
Bahkan beberapa kelompok di kabupaten atau kota, lanjut Sharif, sudah dapat mengakses kredit program KUR/KKP-E serta Program Kerjasama Bina Lingkungan dan CSR.
Kemudian keberhasilan juga terjadi pada Program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN) yang merupakan Direktif Presiden untuk percepatan peningkatan kualitas kehidupan nelayan. KKP bersama 11 kementerian dan lembaga anggota Pokja PKN, kata Sharif, telah melaksanakan kegiatan di 816 PPI.
"Program PKN mampu meningkatkan wirausaha dan pendapatan nelayan dimana kelompok sasarannya rumah tangga miskin (RTS) nelayan di wilayah berbasis pelabuhan perikanan," jelasnya.
Berdasarkan data Kementerian KKP, terjadi perkembangan tenaga kerja perikanan dari 12 juta pada tahun 2010 meningkat menjadi 14,8 juta pada 2013.
"Diharapkan pemerintah daerah dapat melakukan integrasi sehingga peningkatan pendapatan terwujud dan nelayan semakin sejahtera," tambahnya.
Dari revisi UU No. 27/2007 menjadi UU No. 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil juga turut memberikan andil dalam perlindungan dan pemberdayaan terhadap masyarakat adat serta nelayan tradisional.
"Kalau dulu, untuk menyusun rencana pengelolaan, rencana aksi, dan rencana strategis hanya melibatkan Pemda dan dunia usaha, sekarang ditambah masyarakat. Jadi revisi ini sudah menegakkan prinsip good governance," tambahnya.
Pewarta: Monalisa
Editor: Desy Saputra
Copyright © ANTARA 2014
