Yogyakarta (ANTARA News) - Museum Sandi memiliki fungsi strategis untuk mengenalkan pengetahuan persandian pada masyarakat, kata Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X.

"Museum Sandi selain memberikan manfaat bagi dunia persandian juga bagi dunia pendidikan tentang pengetahuan persandian yang selama ini belum banyak dikenal masyarakat," katanya di Yogyakarta, Rabu.

Saat meresmikan Museum Sandi, ia mengatakan ketika perang kemerdekaan, peralatan sandi baru sebatas penggunaan sistem kode yang dirancang secara mandiri oleh Roebiono Kertopati.

Namun, kata dia, sistem itu diciptakan melalui bacaan dan imajinasi, logika dan intuisi. Meskipun tanpa ilmu dan teknis kritografi yang memadai, dan hanya dibantu sumber daya manusia yang juga awam sandi, sistem-sistem sandi buatan sendiri itu terbukti efektif dan dapat diandalkan karena sulit dibaca musuh.

"Hal itu menjadi bukti bahwa sandi bisa untuk mengamankan komunikasi berita di medan peperangan, dalam perundingan antara pemerintah Republik Indonesia (RI) dengan Belanda dan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), komunikasi pemberitaan di perbatasan serta dengan gerilyawan di daerah-daerah pedalaman," katanya.

Menurut dia, dengan membuka memori sejarah persandian RI dalam kancah perjauangan kemerdekaan itu mengingatkan bahwa bukan hanya peralatan modern saja yang menentukan kemenangan dalam "perang informasi", tetapi juga teramat vital adanya dukungan sumber daya manusia yang profesional, tekun, fokus, penuh dedikasi dan loyalitas serta memiliki "security awareness" yang tinggi.

"Selain itu, juga memegang teguh motto kerja pendirinya yang melakukan kegiatan persandian secara diam-diam, selalu menjaga rahasia, tidak mencari pujian dan popularitas, yang intinya berani tidak dikenal," katanya.

Kepala Sandi Negara Djoko Setiadi mengatakan pembangunan persandian nasional diarahkan antara lain ke peningkatan layanan perlindungan dan pengamanan informasi pada penyelenggara negara atau pemerintahan.

Dalam kurun lima tahun terakhir, lembaga sandi negara telah ikut berkontribusi dalam beberapa program pemerintah yang menggunakan teknologi informasi dalam perlindungan informasi sebagai indikator perlindungan kepada masyarakat dalam pengamanan dan perlindungan penyelenggaraan pemerintahan.

Contohnya, penggunaan dan pengembangan "certificcatte otorritte" untuk e-KTP di Kementerian Dalam Negeri, pengamanan distribusi soal ujian seleksi CPNS di seluruh Indonesia untuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dua tahun berturut-turut berhasil dengan baik dan tidak ada kebocoran.

Selain itu, teknologi sandi negara juga diterapkan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik melalui aplikasi pengamanan dokumen dalam DIPA melalui "digital signature" untuk Kementerian Keuangan.

Menurut dia, prakarsa pembangunan Museum Sandi itu digagas oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk menempatkan koleksi persandian. Gagasan tersebut disambut baik oleh Kepala Sandi Negara waktu itu Nahrowi Ramli pada 2008.

"Kami berharap Museum Sandi itu dapat meningkatkan pembelajaran kepada generasi di masa mendatang untuk meningkatkan pengetahuan persandian," katanya.

(B015/M008)

Pewarta: Bambang S Hadi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2014