counter

Indonesia perlu ubah pola anggaran antisipasi bencana

Indonesia perlu ubah pola anggaran antisipasi bencana

Ilustrasi - Perbaikan infrastruktur sumber daya air. Alat berat melakukan pengerukan lumpur di Waduk Pluit, Jakarta, Senin (14/10). Pengerukan waduk tersebut dipercepat guna menambah kapasitas tampung waduk terbesar di Jakarta itu sebelum memasuki musim hujan. (FOTO ANTARA/Zabur Karuru)

penitikberatan terhadap infrastruktur yang terkait dengan sumber daya air karena berbagai aspek dapat terdampak karenanya. Bila infrastruktur sumber daya air dapat tertata dengan baik, maka segala kerusakan dinilai bisa diminimalkan.
Jakarta (ANTARA News) - Republik Indonesia dan Jepang memiliki kemiripan dalam hal kerapnya kedua negara tersebut terkena bencana alam, sebab secara geografis keduanya terletak di kawasan rentan bencana alam.

Namun untuk masalah antisipasi terhadap fenomena bencana alam, Indonesia masih belum meniru pola Jepang terkait alokasi jumlah dana untuk mengantisipasi bencana alam.

"Negara Jepang dalam mengatasi banjir mengalokasikan dana APBN-nya sebesar 0,47 persen dari total anggaran pendapatan. Sementara Indonesia hanya 0,24 persen dari APBN," kata Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Mohammad Hasan, di Jakarta, Senin.

Bahkan, lanjutnya, pemerintah Jepang pada tahun 1960-an ketika sedang mengatasi permasalahan banjir di negara tersebut pernah mengalokasikan dana hingga 6,7 persen dari APBN.

Padahal, menurut Mohammad Hasan, tingkat kesulitan dan luas areal bencana lebih besar di Indonesia ketimbang di Jepang. Apalagi kondisi banjir dari tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatan.

"Hampir 20 kota besar di antaranya 18 ibu kota provinsi dilanda banjir. Begitu pula frekuensi curah hujannya juga meningkat yang semula rata-rata sekitar hanya 500 - 600 menjadi 900 kali lebih," katanya.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), selama Januari 2014 telah terjadi 203 bencana di berbagai daerah di Indonesia.

"Selama 1-31 Januari 2014 ada 203 kejadian bencana dengan 178 korban meninggal dunia," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho.

Selain itu, BNPB juga mencatat terdapat 1,2 juta pengungsi akibat berbagai bencana alam yang terjadi.

Sebelumnya, Bank Dunia dan Pemerintah Jepang meluncurkan program baru yang bertujuan membantu meningkatkan kemampuan manajemen risiko bencana di negara-negara berkembang.

"Jepang telah lama menjadi pemimpin dalam pengarusutamaan manajemen risiko bencana ke dalam agenda pembangunan global, dan pengalaman mereka sendiri menunjukkan bahwa pencegahan bencana sangat bermanfaat," kata Wakil Presiden Pembangunan Berkelanjutan Bank Dunia, Zoubida Allaoua.

Program baru Bank Dunia-Jepang tersebut akan memiliki fokus yang kuat dalam memperkuat ketahanan termasuk identifikasi dan reduksi risiko, serta persiapan dan proteksi finansial.

Dengan pengalaman yang telah dihadapi Jepang dalam menghadapi bencana alam, ujar dia, akan membantu negara-negara berkembang guna memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya kaum miskin yang paling rentan terdampak bencana.


Perhatikan Sumber Daya Air

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI, Yoseph Umar Hadi, menginginkan politik anggaran lebih memperhatikan mengenai sumber daya air guna mengantisipasi dan mengatasi fenomena bencana alam di masa depan.

"Politik anggaran kita mesti lebih mengedepankan sumber daya air," kata Yoseph Umar Hadi.

Menurut dia, penitikberatan terhadap infrastruktur yang terkait dengan sumber daya air karena berbagai aspek dapat terdampak karenanya. Bila infrastruktur sumber daya air dapat tertata dengan baik, maka segala kerusakan dinilai bisa diminimalkan.

Ia juga mengemukakan bahwa untuk masa tanggap darurat seperti saat ini, perlu sinergi untuk menanganinya seperti adanya dana yang dialokasikan pada satu anggaran tertentu.

"Penanganan darurat bencana tidak bisa ditunda, akan tetapi di sisi lain APBN reguler sudah disahkan," kata Yoseph.

Sementara itu, Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Mohammad Hasan mengatakan, upaya struktural seperti membangun bendung, waduk dan pintu air tidak akan banyak bermanfaat tanpa dibarengi upaya nonstruktural.

Hasan memaparkan, upaya nonstruktural tersebut antara lain reboisasi dan mencegah pembangunan rumah serta agar tidak membuang sampah bukan pada tempatnya.

"Upaya struktural tidak sebanding dengan tingkat kerusakan lingkungan. Hal ini menggugah pikiran kami dimana alokasi dana pencegahan meningkat," katanya.

Kementerian Pekerjaan Umum dalam tahun 2014 ini telah mengalokasikan dana sebesar Rp5,7 triliun untuk menangani program banjir. Program ini merupakan rutin tahunan dan belum termasuk untuk pembangunan infrastruktur seperti waduk, bendung, embung yang angkanya mencapai sekitar Rp4 triliun.

Meski begitu, ujar dia, upaya itu dirasakan belum cukup memadai, mengingat cepatnya tingkat kerusakan lingkungan yang terjadi akibat kerusakan lingkungan sedimentasi semakin parah pada waduk atau embung-embung.

Untuk itu, pembangunan infrastruktur sumber daya air seperti Waduk Ciawi dan Waduk Sukamahi di hulu Kali Ciliwung akan dipercepat guna menanggulangi bencana banjir seperti yang telah mendera wilayah DKI Jakarta.

Menurut Moh Hasan, pembangunan infrastruktur SDA tersebut rencananya akan diprioritaskan di lokasi rawan banjir seperti di Kampung Pulo dan Kalibata. Selain itu, anggaran konstruksi pembangunan Waduk Ciawi dan Waduk Sukamahi akan ditanggung melalui Kementerian Pekerjaan Umum melalui APBN.

Sementara anggaran yang akan digunakan untuk pembebasan lahan, lanjutnya, bakal ditanggung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Pembangunan kedua waduk ini akan dimulai awal 2015," kata Hasan.

Ia juga mengemukakan, upaya penanganan banjir juga akan dilakukan melalui pembenahan situ-situ di beberapa kabupaten sekitar Jakarta. Situ-situ itu nantinya akan diserahkelolakan kepada pemerintah kabupaten setempat.



Perbaiki Tata Ruang

Sebagaimana diberitakan, solusi yang diperlukan guna mengatasi permasalahan banjir yang terjadi baik di wilayah DKI Jakarta maupun daerah-daerah lainnya di ibu kota adalah perbaikan tata ruang khususnya dalam hal pembenahan kerusakan pemanfaatan sungai.

"Penanganan banjir dari segi penataan ruang merupakan langkah preventif jangka panjang yang merupakan aksi pencegahan bencana," kata Dirjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum, Basoeki Hadimoeljono.

Menurut Basoeki Hadimoeljono, salah satu pembenahan yang dilakukan oleh Ditjen Penataan Ruang adalah dengan melakukan Audit Jabodetabekpunjur (Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi-Puncak-Cianjur).

Terdapat 788 titik lokasi penyalahgunaan pemanfaatan ruang, ada 14 titik yang baru diverifikasi, ujarnya.

Sedangkan untuk penertiban vila yang dibangun di tanah negara di Bogor, ujar dia, pada tahun 2013 telah ada sekitar 240 vila yang ditertibkan. Sementara untuk tahun 2014, pihaknya menyatakan memiliki target sekitar 800 vila yang akan ditertibkan.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI, Harry Azhar Azis, memperkirakan kerugian dampak banjir yang terjadi akibat infrastruktur yang tidak memadai dalam menghadapi bencana tersebut diperkirakan bisa mencapai hingga sekitar Rp50 triliun.

Menurut Harry, jumlah kerugian yang besar tersebut terutama untuk melakukan pembiayaan perbaikan berbagai infrastruktur yang rusak akibat banjir yang melanda berbagai daerah.

Hal itu, lanjutnya, termasuk untuk pembangunan berbagai sarana pendukung untuk mencegah meluasnya dampak banjir seperti pembangunan waduk di berbagai lokasi. Kerena saat ini terdapat sekitar ratusan daerah yang mengalami musibah banjir baik di Jakarta maupun di luar Jakarta.

"Diasumsikan setiap daerah memerlukan dana perbaikan dan pemulihan pasca banjir mencapai Rp 50-100 miliar," katanya.

Ia mengemukakan, asumsi kerugian akibat banjir di seluruh Indonesia yang mencapai Rp50 triliun itu juga memperhitungkan "multiplier effects" (efek berganda) dari banjir seperti dampak sosial dan kerugian yang dialami sektor industri dan dunia usaha.

Sebelumnya, Harry Azhar Azis, mengingatkan pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur yang dinilai vital dan sangat dinantikan oleh kalangan investor guna dapat berinvestasi di Indonesia. Infrastruktur merupakan hal yang demikian penting karena menjadi salah satu syarat penting bagi masuknya investasi ke daerah dan pusat.

"Pembangunan infrastruktur seperti yang direncanakan dan ditargetkan pemerintah, sangat diperlukan untuk mendukung aksesibilitas masyarakat dari dan menuju ke wilayah tersebut," ujarnya.

Ia juga mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur dinilai juga akan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi masyarakat sehingga meningkatkan tingkat kesejahteraan daerah.

(M040)

Oleh Muhammad Razi Rahman
Editor: Ella Syafputri
COPYRIGHT © ANTARA 2014

Presiden minta pola penyerapan anggaran diperbaiki

Komentar