Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas bertemu dengan Menteri Pembangunan Digital dan Informasi Singapura Josephine Teo untuk membahas dan bertukar pengalaman terkait implementasi pelayanan publik berbasis digital di kedua negara.

“Pengalaman Singapura yang telah disampaikan oleh Menteri Teo hampir sama dengan yang dikerjakan Indonesia. Singapura membutuhkan waktu yang panjang untuk melakukan integrasi dari sistem digital pemerintah. Perlu waktu, kesungguhan, dan kerja keras agar pengintegrasian sistem digital di pemerintah bisa sukses,” kata Anas dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Beberapa topik utama yang dibahas keduanya adalah peran Kementerian PANRB sebagai Ketua Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional serta strategi nasional pemerintahan digital Indonesia dan Strategi "Smart Nation" Singapura.

Singapura merupakan salah satu negara yang paling awal mengadopsi pola pikir digital dalam melakukan transformasi pemerintahan khususnya dalam mengembangkan layanan publik berorientasi kebutuhan masyarakat atau citizen-centric.

Negara tersebut memiliki Portal Pelayanan Publik Nasional bernama LifeSG untuk memberikan layanan dan informasi pemerintah terintegrasi yang dikelola oleh GovTech bernama Smart Nation Singapore.

“Saya yakin pengalaman pemerintah Singapura dapat memberikan wawasan bagaimana strategi percepatan transformasi digital dilakukan secara terpadu dalam mendorong transformasi digital di Indonesia,” ungkapnya.

Anas memaparkan bahwa saat ini Kementerian PANRB mendapatkan mandat pada level strategis untuk kebijakan tata kelola pemerintahan, kelembagaan, reformasi birokrasi, manajemen aparatur, pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja pemerintah.

Dalam lima tahun terakhir, beberapa kebijakan pemerintah digital yang didorong oleh Kementerian PANRB membuahkan hasil peningkatan indeks E-Government Development Index (EGDI) Indonesia dari peringkat 107 menjadi 77 di tahun 2022.

Kemajuan lainnya yang dialami Indonesia adalah telah ditetapkannya Peraturan Presiden untuk melahirkan GovTech Indonesia yakni INA Digital yang akan mengkoordinasikan upaya interoperabilitas data dan layanan lintas kementerian sehingga tidak lagi tersekat-sekat berdasarkan instansi.

Selanjutnya, pemerintah Indonesia akan meluncurkan fase pertama Portal Pelayanan Publik yang mengintegrasikan berbagai layanan publik prioritas dan Digital Public Infrastructure pada September 2024.

“Pertemuan ini dapat mempererat hubungan dan saling mendukung untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif dan responsif demi kesejahteraan masyarakat kita, serta membuka peluang kerjasama Indonesia-Singapura dalam aspek pemerintah digital,” pungkas Anas.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024